medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla membandingkan pemerintahan zaman Soeharto dengan Pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam menyelesaikan masalah dan komposisi kemeterian.
JK mengungkapkan, zaman Soeharto, kursi menteri diisi kalangan teknokrat. Begitupun DPR dan MPR yang mayoritas diisi teknokrat dari berbagai kalangan. Tapi, di pemerintahan Jokowi, kabinet lebih banyak diisi kalangan pengusaha, jadi tak perlu ada yang diperdebatkan pada masalah bisnis di pemerintahan.
"Pemerintah saat ini adalah businessman, menteri semua pengusaha, jadi tidak usah perdebatkan bisnis di pemerintahan. Sebagian besar menteri adalah pengusaha, jadi apa yang kurang? Kalau zaman Pak Harto yang muncul adalah teknokrat," kata JK dalam acara Market dan Economy Outlook 2015 di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2015).
Dia mengungkapkan, jumlah pengusaha di pemerintah bahkan menyentuh 50 persen. Di Parlemen juga begitu. Sebagian besar anggota Dewan berlatar belakang pengusaha. Menurut JK, kondisi ini menguntungkan karena pemerintah jadi lebih mudah berbicara bisnis dengan Dewan.
“Tidak seperti periode terdahulu, saat ini bicara bisnis lebih mudah,” ujarnya.
JK pun menyinggung kondisi politik saat ini. Politik yang stabil memang diperlukan untuk menunjang sektor lainnya. Dia optimistis masalah yang ada saat ini segera selesai.
"Dalam kondisi demokratis, ini adalah sisi lain dari penegakan hukum. Kalau zaman Soeharto, masalah penegakan hukum seperti ini bisa selesai dalam setengah jam. Kalau sekarang semua harus ditata sedemikian rupa, supaya semuanya dalam struktur yang benar,” katanya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla membandingkan pemerintahan zaman Soeharto dengan Pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam menyelesaikan masalah dan komposisi kemeterian.
JK mengungkapkan, zaman Soeharto, kursi menteri diisi kalangan teknokrat. Begitupun DPR dan MPR yang mayoritas diisi teknokrat dari berbagai kalangan. Tapi, di pemerintahan Jokowi, kabinet lebih banyak diisi kalangan pengusaha, jadi tak perlu ada yang diperdebatkan pada masalah bisnis di pemerintahan.
"Pemerintah saat ini adalah
businessman, menteri semua pengusaha, jadi tidak usah perdebatkan bisnis di pemerintahan. Sebagian besar menteri adalah pengusaha, jadi apa yang kurang? Kalau zaman Pak Harto yang muncul adalah teknokrat," kata JK dalam acara Market dan Economy Outlook 2015 di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2015).
Dia mengungkapkan, jumlah pengusaha di pemerintah bahkan menyentuh 50 persen. Di Parlemen juga begitu. Sebagian besar anggota Dewan berlatar belakang pengusaha. Menurut JK, kondisi ini menguntungkan karena pemerintah jadi lebih mudah berbicara bisnis dengan Dewan.
“Tidak seperti periode terdahulu, saat ini bicara bisnis lebih mudah,” ujarnya.
JK pun menyinggung kondisi politik saat ini. Politik yang stabil memang diperlukan untuk menunjang sektor lainnya. Dia optimistis masalah yang ada saat ini segera selesai.
"Dalam kondisi demokratis, ini adalah sisi lain dari penegakan hukum. Kalau zaman Soeharto, masalah penegakan hukum seperti ini bisa selesai dalam setengah jam. Kalau sekarang semua harus ditata sedemikian rupa, supaya semuanya dalam struktur yang benar,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
