medcom.id, Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai sosok kontroversial. KontraS menduga nama yang digadang-gadang sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman itu memiliki rekening gendut.
"Nama Budi Gunawan itu kontroversial. Kenapa? Dia diduga sebagai salah satu jenderal yang punya rekening gendut, bahkan kalau dilihat dari mana dia berasal, Kompolnas itu bukan lembaga independen," kata Haris dalam diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).
Menurutnya, penunjukan Budi Gunawan sebagai pertaruhan politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut Haris, dengan penunjukan Budi, masyarakat bakal menimbang keseriusan Jokowi-JK terkait perkara hak asasi manusia (HAM). "Atau hanya akan mengunggulkan salah satu pihak saja?" ujar dia.
Nama Budi Gunawan hangat dibicarakan setelah surat rekomendasi calon Kapolri pengganti Sutarman yang ditandatangani Presiden Jokowi beredar di kalangan wartawan. Surat bernomor R-01/Pres/01/2015 itu ditandangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari. Surat itu berperihal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri.
Dalam surat itu, Presiden Jokowi mengusulkan pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan posisi Jenderal Pol Sutarman yang sudah menjabat selama satu tahun tiga bulan.
Presiden Jokowi menilai Budi Gunawan cakap bekerja serta memenuhi syarat untuk mengisi posisi Kapolri. Saat ini, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Untuk diketahui, Presiden mengusulkan satu nama atau lebih calon Kapolri kepada DPR. Kemudian DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Jika lulus, Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Kapolri baru.
medcom.id, Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai sosok kontroversial. KontraS menduga nama yang digadang-gadang sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman itu memiliki rekening gendut.
"Nama Budi Gunawan itu kontroversial. Kenapa? Dia diduga sebagai salah satu jenderal yang punya rekening gendut, bahkan kalau dilihat dari mana dia berasal, Kompolnas itu bukan lembaga independen," kata Haris dalam diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).
Menurutnya, penunjukan Budi Gunawan sebagai pertaruhan politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut Haris, dengan penunjukan Budi, masyarakat bakal menimbang keseriusan Jokowi-JK terkait perkara hak asasi manusia (HAM). "Atau hanya akan mengunggulkan salah satu pihak saja?" ujar dia.
Nama Budi Gunawan hangat dibicarakan setelah surat rekomendasi calon Kapolri pengganti Sutarman yang ditandatangani Presiden Jokowi beredar di kalangan wartawan. Surat bernomor R-01/Pres/01/2015 itu ditandangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari. Surat itu berperihal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri.
Dalam surat itu, Presiden Jokowi mengusulkan pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan posisi Jenderal Pol Sutarman yang sudah menjabat selama satu tahun tiga bulan.
Presiden Jokowi menilai Budi Gunawan cakap bekerja serta memenuhi syarat untuk mengisi posisi Kapolri. Saat ini, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Untuk diketahui, Presiden mengusulkan satu nama atau lebih calon Kapolri kepada DPR. Kemudian DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Jika lulus, Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Kapolri baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
