medcom.id, Jakarta: Nilai Demokrasi Indonesia saat ini dinilai berada di posisi lebih baik. Tapi, ada ancaman yang bisa merusak nilai demokrasi itu sendiri.
Salah satu tim ahli Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Musdah Mulia mengatakan, nilai demokrasi bukan sesuatu yang stabil. Untuk itu, nilai-nilai tersebut harus tetap terjaga.
"Demokrasi itu adalah proses yang dinamis. Jika kita tidak merawat bisa saja tahun depan (nilai demokrasi) anjlok," kata Musdah di gedung Badan Pusat Statistik, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).
Ancaman demokrasi sendiri dilihat dari IDI ada dua faktor. Pertama, kontribusi partai politik.
"Kalau kaderisasi kurang, tidak akan membawa peningkatan dalam indeks kita. Parpol enggak jalan, praktis outputnya, anggota DPR-nya juga tidak akan menunjukkan kualitas seperti yang tergambar sekarang," terangnya.
Ia menambahkan, "Itu kan bisa berimbas ke kinerja DPR yang bisa memperburuk nilai demokrasi kita."
Kemudian, ancaman kedua, menurut Musdah, soal peraturan daerah yang diskriminatif. Perda diskriminatif ini bisa ditunjukkan kepada kaum perempuan, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), serta kaum disable (kaum penyandang cacat).
"Ada beberapa Perda yang kami temui diskriminatif, dan itu memperburuk demokrasi Indonesia," katanya.
Badan PBB untuk pembangunan, The United Nations Development Programme (UNDP) pun mengamini paparan Musdah. Kepala Democratic Govermance and Poverty Reduction Unit UNDP Nurina Widagdo turut mengimbau agar pemerintah daerah dan partai politik bisa berbenah. Guna mencapai demokrasi yang lebih baik.
"Yang perlu dibicarakan adalah bagaimana di bidang-bidang yang rendah harus ditangani lebih baik. Misal DPRD. DPRD tidak membuat Perda inisiatif, mereka juga tidak membuat rekomendasi ke pemerintah, jadi jelas ini harus ditangani," jelas Nurina.
"Kemudian, yang belum bisa diatasi parpol. Mereka masih sibuk dengan masalah internal. Tapi ini harus ditangani agar demokrasi di Indonesia jadi lebih baik," sambungnya.
Kendati begitu, Nurina turut mengapresiasi sistem demokrasi Indonesia menjadi salah satu terbaik di dunia. Padahal, Indonesia sendiri masih berstatus negara berkembang.
"Dari segi UNDP ini sudah menjadi prestasi yang bagus, secara sistematis Indonesia sudah bisa mengukur kinerja demokrasinya," tandasnya.
medcom.id, Jakarta: Nilai Demokrasi Indonesia saat ini dinilai berada di posisi lebih baik. Tapi, ada ancaman yang bisa merusak nilai demokrasi itu sendiri.
Salah satu tim ahli Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Musdah Mulia mengatakan, nilai demokrasi bukan sesuatu yang stabil. Untuk itu, nilai-nilai tersebut harus tetap terjaga.
"Demokrasi itu adalah proses yang dinamis. Jika kita tidak merawat bisa saja tahun depan (nilai demokrasi) anjlok," kata Musdah di gedung Badan Pusat Statistik, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).
Ancaman demokrasi sendiri dilihat dari IDI ada dua faktor. Pertama, kontribusi partai politik.
"Kalau kaderisasi kurang, tidak akan membawa peningkatan dalam indeks kita. Parpol enggak jalan, praktis outputnya, anggota DPR-nya juga tidak akan menunjukkan kualitas seperti yang tergambar sekarang," terangnya.
Ia menambahkan, "Itu kan bisa berimbas ke kinerja DPR yang bisa memperburuk nilai demokrasi kita."
Kemudian, ancaman kedua, menurut Musdah, soal peraturan daerah yang diskriminatif. Perda diskriminatif ini bisa ditunjukkan kepada kaum perempuan, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), serta kaum disable (kaum penyandang cacat).
"Ada beberapa Perda yang kami temui diskriminatif, dan itu memperburuk demokrasi Indonesia," katanya.
Badan PBB untuk pembangunan,
The United Nations Development Programme (UNDP) pun mengamini paparan Musdah. Kepala Democratic Govermance and Poverty Reduction Unit UNDP Nurina Widagdo turut mengimbau agar pemerintah daerah dan partai politik bisa berbenah. Guna mencapai demokrasi yang lebih baik.
"Yang perlu dibicarakan adalah bagaimana di bidang-bidang yang rendah harus ditangani lebih baik. Misal DPRD. DPRD tidak membuat Perda inisiatif, mereka juga tidak membuat rekomendasi ke pemerintah, jadi jelas ini harus ditangani," jelas Nurina.
"Kemudian, yang belum bisa diatasi parpol. Mereka masih sibuk dengan masalah internal. Tapi ini harus ditangani agar demokrasi di Indonesia jadi lebih baik," sambungnya.
Kendati begitu, Nurina turut mengapresiasi sistem demokrasi Indonesia menjadi salah satu terbaik di dunia. Padahal, Indonesia sendiri masih berstatus negara berkembang.
"Dari segi UNDP ini sudah menjadi prestasi yang bagus, secara sistematis Indonesia sudah bisa mengukur kinerja demokrasinya," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
