medcom.id, Jakarta: Pengamat politik dari lembaga survei CSIS, Phillips Vermonte, mengkritik isi pidato Megawati Soekarnoputri yang sarat akan sindiran.
Menurutnya, partai politik tidak punya hak mengarahkan Presiden Jokowi. Sebab, saat ini Indonesia menerapkan sistem presidensial, berbeda dengan era Soekarno.
"Kalau kita inget sejarah, Bung Karno itu orang yang antipartai loh. Makanya tahun 59 membawa Indonesia pada demokrasi terpimpin dan sampai tahun 65 enggak ada pemilu. Kenapa tidak cocok dengan hasil pemilu saat itu? Karena logikanya saat itu parlementer yang berkuasa adalah partai dan presiden lemah. Kalau sekarang Ibu Mega bilang Jokowi dan menteri adalah pegawai partai itu adalah konstruksi yang ditolak oleh bung Karno," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Penumpang Gelap di Tikungan' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Dijelaskan Phillips, pascapilpres posisi Jokowi sudah tidak lagi menjadi petugas partai. Sudah selayaknya Jokowi mendengar aspirasi dari semua pihak, termasuk partai bukan penyokong.
"Kita menganut sistem presidensial, Presiden memiliki kekuasaan lebih di atas lembaga manapun. Jadi dia mengakomodir semua pihak bukan satu pihak saja. Jadi, presiden bukan petugas partai" tegasnya.
Persoalan antara Megawati dan Jokowi, kata dia, hanya sebatas masalah komunikasi saja. Ia menyarankan Jokowi untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan parta Banteng.
"Yang harus diperbaiki adalah hubungn dengam PDIP, gimanapun PDIP yang mencalonkan, kita enggak perlu mengatasnamakan PDIP dan KIH. PDIP juga menerima realita yang baru, Presiden terpilih bukan dari keluarga Bu Mega," ungkap dia.
medcom.id, Jakarta: Pengamat politik dari lembaga survei CSIS, Phillips Vermonte, mengkritik isi pidato Megawati Soekarnoputri yang sarat akan sindiran.
Menurutnya, partai politik tidak punya hak mengarahkan Presiden Jokowi. Sebab, saat ini Indonesia menerapkan sistem presidensial, berbeda dengan era Soekarno.
"Kalau kita inget sejarah, Bung Karno itu orang yang antipartai loh. Makanya tahun 59 membawa Indonesia pada demokrasi terpimpin dan sampai tahun 65 enggak ada pemilu. Kenapa tidak cocok dengan hasil pemilu saat itu? Karena logikanya saat itu parlementer yang berkuasa adalah partai dan presiden lemah. Kalau sekarang Ibu Mega bilang Jokowi dan menteri adalah pegawai partai itu adalah konstruksi yang ditolak oleh bung Karno," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Penumpang Gelap di Tikungan' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Dijelaskan Phillips, pascapilpres posisi Jokowi sudah tidak lagi menjadi petugas partai. Sudah selayaknya Jokowi mendengar aspirasi dari semua pihak, termasuk partai bukan penyokong.
"Kita menganut sistem presidensial, Presiden memiliki kekuasaan lebih di atas lembaga manapun. Jadi dia mengakomodir semua pihak bukan satu pihak saja. Jadi, presiden bukan petugas partai" tegasnya.
Persoalan antara Megawati dan Jokowi, kata dia, hanya sebatas masalah komunikasi saja. Ia menyarankan Jokowi untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan parta Banteng.
"Yang harus diperbaiki adalah hubungn dengam PDIP, gimanapun PDIP yang mencalonkan, kita enggak perlu mengatasnamakan PDIP dan KIH. PDIP juga menerima realita yang baru, Presiden terpilih bukan dari keluarga Bu Mega," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
