medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi politik uang tidak hanya terjadi pada pilkada langsung, tapi juga dalam pilkada tidak langsung.
"Oleh karena itu, seluruh potensi untuk menjadi watch dog (pengawas) dalam proses penyelenggaraan pilkada di provinsi kabupaten kota itu juga harus diupayakan, agar proses ini diawasi oleh civil society, dan lembaga-lembaga penegak hukum," jelasnya saat menjadi panelis dalam bincang pagi Metro TV, Jakarta Barat, Jumat (26/9/2014).
Jika tidak dilakukan, lanjut Viva, akan berpotensi terjadi politik uang seperti pemilu langsung. Viva mengimbau dalam pilkada merupakan proses untuk memilih pemimpin daerah. Oleh karena itu, jangan menghilangkan output-nya. "Yaitu bagaimana terbentuk pemerintahan daerah yang bersih, yang berwibawa, yang sehat, dan kuat," imbuhnya.
Perihal perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan sebelum diputuskannya RUU yang baru, DPR sudah melakukan pertimbangan jika sebelumnya ada implikasi perubahan.
"Jadi rasanya kajian itu sudah serius, apalagi dalam pasal bahwa bila ada yang menerima imbalan bagi partai politik, itu dilaporkan saja dan bisa diproses secara hukum," ujar Viva.
Setelah ditentukannya pilkada tidak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Viva yakin, seluruh partai politik akan memilih calon terbaik yang akan diusung. "Sekarang ini melalui DPRD saya yakin seluruh partai politik akan terjun bakal terjun ke lapangan, memilih bakal calon terbaik yang akan diusung didalam pilkada," tandasnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi politik uang tidak hanya terjadi pada pilkada langsung, tapi juga dalam pilkada tidak langsung.
"Oleh karena itu, seluruh potensi untuk menjadi watch dog (pengawas) dalam proses penyelenggaraan pilkada di provinsi kabupaten kota itu juga harus diupayakan, agar proses ini diawasi oleh civil society, dan lembaga-lembaga penegak hukum," jelasnya saat menjadi panelis dalam bincang pagi
Metro TV, Jakarta Barat, Jumat (26/9/2014).
Jika tidak dilakukan, lanjut Viva, akan berpotensi terjadi politik uang seperti pemilu langsung. Viva mengimbau dalam pilkada merupakan proses untuk memilih pemimpin daerah. Oleh karena itu, jangan menghilangkan
output-nya. "Yaitu bagaimana terbentuk pemerintahan daerah yang bersih, yang berwibawa, yang sehat, dan kuat," imbuhnya.
Perihal perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan sebelum diputuskannya RUU yang baru, DPR sudah melakukan pertimbangan jika sebelumnya ada implikasi perubahan.
"Jadi rasanya kajian itu sudah serius, apalagi dalam pasal bahwa bila ada yang menerima imbalan bagi partai politik, itu dilaporkan saja dan bisa diproses secara hukum," ujar Viva.
Setelah ditentukannya pilkada tidak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Viva yakin, seluruh partai politik akan memilih calon terbaik yang akan diusung. "Sekarang ini melalui DPRD saya yakin seluruh partai politik akan terjun bakal terjun ke lapangan, memilih bakal calon terbaik yang akan diusung didalam pilkada," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
