medcom.id, Jakarta: Pemilihan kepala daerah secara langsung penuh dengan kerikil. Di banyak daerah, pemilihan langsung bahkan sampai melahirkan konflik.
"Pilihan berdemokrasi secara langsung ternyata tidaklah mudah diterapkan," kata Ketua Majelis Hukum dan Perundangan PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri dalam diskusi "RUU Pilkada untuk Kesejahteraan Rakyat," di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).
Menurut Syaiful, konflik pecah karena rata-rata elite politik tidak siap untuk kalah. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat yang cenderung bisa legowo.
"Karena itu, pemilukada langsung yang menghabiskan biaya cukup besar, berubah menjadi ajang pemilihan pemimpin berduit," terang Syaiful.
Pemilihan langsung punya kelebihan dan kekurangan. Jadi, tambah Syaiful, wacana penyususan RUU Pemilukada bukan suatu kemunduran demokrasi. Tapi lebih untuk menciptakan sistem demokrasi yang kuat.
"Pemilihan gubernur oleh DPRD bukan kembali ke masa lalu," jelas Syaiful.
medcom.id, Jakarta: Pemilihan kepala daerah secara langsung penuh dengan kerikil. Di banyak daerah, pemilihan langsung bahkan sampai melahirkan konflik.
"Pilihan berdemokrasi secara langsung ternyata tidaklah mudah diterapkan," kata Ketua Majelis Hukum dan Perundangan PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri dalam diskusi "RUU Pilkada untuk Kesejahteraan Rakyat," di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).
Menurut Syaiful, konflik pecah karena rata-rata elite politik tidak siap untuk kalah. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat yang cenderung bisa legowo.
"Karena itu, pemilukada langsung yang menghabiskan biaya cukup besar, berubah menjadi ajang pemilihan pemimpin berduit," terang Syaiful.
Pemilihan langsung punya kelebihan dan kekurangan. Jadi, tambah Syaiful, wacana penyususan RUU Pemilukada bukan suatu kemunduran demokrasi. Tapi lebih untuk menciptakan sistem demokrasi yang kuat.
"Pemilihan gubernur oleh DPRD bukan kembali ke masa lalu," jelas Syaiful.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
