medcom.id. Jakarta. Presiden SBY segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah. Agar parlemen menerima Perppu itu sebagai revisi terhadap UU Pilkada, Partai Demokrat perlu dukungan parpol lain.
Hal ini disampaikan langsung oleh pengamat komunikasi politik Prof. Tijpta Lesmana dalam bincang Prime Time News di Metro TV, Selasa (30/9/2014). Dukungan dari koalisi pendukung Jokowi-JK dianggapnya belum mampu mengimbangi Koalisi Merah Putih, harus ada parpol lain yang diajak.
"Paling memungkinkan mengajak partai besannya, PAN," ujar Prof. Tjipta.
Sebelumnya dia menyampaikan penilaian bahwa ekspresi dan intonasi suara Presiden SBY menunjukkan kesungguhan menghidupkan kembali pilkada langsung dalam UU Pilkada. Kesungguhan itu harus diujudkan Partai Demokrat di parlemen sekaligus buat memulihkan nama baik yang hancur gara-gara walkout dari rapat paripurna DPR saat mengesahkan pilkada oleh DPRD.
"Saya tahu persis SBY mendukung pemilihan secara langsung, karena SBY seperti dilahirkan oleh orang tua yakni pemilihan langsung. Dia presiden pertama yang dipilih one man one vote, dan dia bangga sekali. Makanya kalo dia pilih pemilihan tidak langsung artinya dia khianati orang tua dan akan kualat dengan pemilihan langsung itu," papar Tjipta.
Rencana menerbitkan perppu, tinggal satu-satunya cara yang bisa SBY tempuh saat ini dalam kapasitas sebagai Presiden RI. Di dalam perppu itu akan dicantumkan 10 butir usul perbaikan pelaksanaan tahapan pilkada.
Namun, perhitungan tetap tidak akan mencukupi saat pemerintahan yang akan datang, sebab Demokrat hanya memiliki 60 kursi, karena itu dia harus menggaet yang lain.
"Saya yakin dia akan bicara dengan Hatta Rajasa (Ketum DPP PAN -red)," tutup Tjipta.
medcom.id. Jakarta. Presiden SBY segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah. Agar parlemen menerima Perppu itu sebagai revisi terhadap UU Pilkada, Partai Demokrat perlu dukungan parpol lain.
Hal ini disampaikan langsung oleh pengamat komunikasi politik Prof. Tijpta Lesmana dalam bincang Prime Time News di Metro TV, Selasa (30/9/2014). Dukungan dari koalisi pendukung Jokowi-JK dianggapnya belum mampu mengimbangi Koalisi Merah Putih, harus ada parpol lain yang diajak.
"Paling memungkinkan mengajak partai besannya, PAN," ujar Prof. Tjipta.
Sebelumnya dia menyampaikan penilaian bahwa ekspresi dan intonasi suara Presiden SBY menunjukkan kesungguhan menghidupkan kembali pilkada langsung dalam UU Pilkada. Kesungguhan itu harus diujudkan Partai Demokrat di parlemen sekaligus buat memulihkan nama baik yang hancur gara-gara walkout dari rapat paripurna DPR saat mengesahkan pilkada oleh DPRD.
"Saya tahu persis SBY mendukung pemilihan secara langsung, karena SBY seperti dilahirkan oleh orang tua yakni pemilihan langsung. Dia presiden pertama yang dipilih one man one vote, dan dia bangga sekali. Makanya kalo dia pilih pemilihan tidak langsung artinya dia khianati orang tua dan akan kualat dengan pemilihan langsung itu," papar Tjipta.
Rencana menerbitkan perppu, tinggal satu-satunya cara yang bisa SBY tempuh saat ini dalam kapasitas sebagai Presiden RI. Di dalam perppu itu akan dicantumkan 10 butir usul perbaikan pelaksanaan tahapan pilkada.
Namun, perhitungan tetap tidak akan mencukupi saat pemerintahan yang akan datang, sebab Demokrat hanya memiliki 60 kursi, karena itu dia harus menggaet yang lain.
"Saya yakin dia akan bicara dengan Hatta Rajasa (Ketum DPP PAN -red)," tutup Tjipta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
