medcom.id Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu). Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan perppu itu konsekuensi atas tindakan dari fraksi Partai Demokrat, yang walk out, saat pembahasan RUU Pilkada di DPR.
"Perppu SBY akan kita bicarakan, ini konsekuensi, kalau tidak walk out-kan enggak perlu ada perppu, kan normal saja," kata Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).
Budiman mengatakan, perppu dikeluarkan pemerintah akibat kegentingan yang terjadi dari pengesahan UU Pilkada. Pengesahan UU ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga banyak respon negatif yang muncul dari masyarakat.
Kata dia, alasan lain dikeluarkannya perppu karena isi UU Pilkada dinilai tidak sesuai dengan cara pandang presiden SBY. "Presiden yang juga Ketum dari partai yang walk out," tambahnya.
Mengenai sikap yang akan diambil PDI Perjuangan terhadap perppu yang diajukan SBY, kata dia, hal ini akan dibicarakan dalam rapat fraksi siang ini kantor DPP PDI Perjuangan. "Insyaallah akan dukung," tutupnya.
Dalam pembahasan RUU Pilkada oleh DPR beberapa waktu lalu, sebagian besar anggota DPR Fraksi Demokrat yang memilih untuk walk out. Demokrat beralasan 10 syarat tersebut tidak dapat terakomodir oleh tim Panja RUU Pilkada.
medcom.id Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu). Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan perppu itu konsekuensi atas tindakan dari fraksi Partai Demokrat, yang
walk out, saat pembahasan RUU Pilkada di DPR.
"Perppu SBY akan kita bicarakan, ini konsekuensi, kalau tidak
walk out-kan enggak perlu ada perppu, kan normal saja," kata Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).
Budiman mengatakan, perppu dikeluarkan pemerintah akibat kegentingan yang terjadi dari pengesahan UU Pilkada. Pengesahan UU ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga banyak respon negatif yang muncul dari masyarakat.
Kata dia, alasan lain dikeluarkannya perppu karena isi UU Pilkada dinilai tidak sesuai dengan cara pandang presiden SBY. "Presiden yang juga Ketum dari partai yang
walk out," tambahnya.
Mengenai sikap yang akan diambil PDI Perjuangan terhadap perppu yang diajukan SBY, kata dia, hal ini akan dibicarakan dalam rapat fraksi siang ini kantor DPP PDI Perjuangan. "
Insyaallah akan dukung," tutupnya.
Dalam pembahasan RUU Pilkada oleh DPR beberapa waktu lalu, sebagian besar anggota DPR Fraksi Demokrat yang memilih untuk
walk out. Demokrat beralasan 10 syarat tersebut tidak dapat terakomodir oleh tim Panja RUU Pilkada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
