Menteri Susi Butuh Pesawat Jenis MSA

medcom.id, Jakarta: Upaya peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memerlukan berbagai dukungan. Dukungan tidak hanya dari data dan informasi, tapi juga dari kebijakan strategis pertahanan negara dan strategi yang jitu. "Pemanfaatan teknologi agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mengintegrasikan kekuatan antarlembaga pemerintah," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat , Selasa (10/5/2016). Dia mengusulkan agar pemerintah mengadakan pesawat udara negara jenis marine surveillance aircraft (MSA), dengan kemampuan endurance 8-10 jam terbang. Hal tersebut agar bisa mengawasi perairan Indonesia secara optimal. Pesawat tersebut dilengkapi monitoring, control, surveillance (MCS) perikanan, instrumen pengawasan penangkapan ikan (while fishing), search radar, forward looking infra red (FLIR),  AlS transfonder dan datalink dari pesawat ke kapal pengawas dan kapal markas. Susi menuturkan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal kerap dilakukan kapal-kapal asing. Pemberantas illegal fishing juga salah satu bagian penegakkan kedaulatan bangsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Pertahanan meningkatkan kerja sama memberantas illegal unreported and unregulated fishing. Kesepakatan bersama ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. "Kesepakatan bersama ini juga sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberantas illegal fishing di wilayah pengelola perikanan negara Republik Indonesia. Illegal fishing telah menimbulkan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal," terangnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam acara kerja sama memberantas illegal unreported and unregulated fishing--Metrotvnews.com/Yogi Bayu Aji Dalam kesempatan yang sama, Sekretariat Jenderal KKP bersama Sekretariat Jenderal Kemhan melaksanakan perjanjian kerja sama tentang asistensi pengadaan pesawat udara negara untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kerjasama dilaksanakan agar dalam proses pengadaannya dapat sesuai dengan kebutuhan KKP untuk melakukan patroli udara di beberapa titik yang rawan akan kegiatan illegal fishing. Sebelumnya, Susi meluncurkan empat kapal pengawas baru yang merupakan bagian dari armada Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI). Menurut Susi, langkah ini juga membuktikan konsistensi pemerintah untuk terus menjaga supaya laut Indonesia tidak dicuri orang. Dia mengemukakan, armada kapal terbaru itu nantinya ditaruh di laut Natuna, Arafuru, dan kawasan perairan perbatasan. Jumlah kapal itu akan dibangun dua-tiga setiap tahunnya sehingga ke depannya bakal ada 10 kapal pengawas baru milik KKP. "ABK (anak buah kapal) berjumlah 24 orang, 15 dari PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP. Kami dibantu TNI AL dan Marinir untuk melatih orang-orang kita," ungkap Susi. Berdasarkan UU No 45/2009, kapal pengawas perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah penangkapan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut.