medcom.id,Jakarta: Presiden Joko Widodo dianggap abai dengan kesehatan rakyat Indonesia. Hal itu lantaran Jokowi belum juga meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
"Presiden seperti lebih mendukung industri rokok ketimbang memikirkan kesehatan rakyat Indonesia," kata Wakil Kepala Demografis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan di Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2016).
Dia mengatakan, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi FCTC. Padahal, lanjut Abdillah, rokok menyebabkan kematian 217,400 orang Indonesia setiap tahun dengan presentase, 19,8 persen kematian pada pria dan 8,1 persen kematian pada wanita.
Kerugian lainnya bila Indonesia tidak segera meratifikasi FCTC, kata dia, Indonesia tidak bisa ikut mengambil keputusan soal tembakau. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tak ingin latah mengaksesi apabila tak didasarkan kepentingan nasional.
"Saya juga tidak ingin kita sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau banyak negara yang sudah ikut kemudian kita juga lantas ikut," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 14 Juni lalu.
Menurut Presiden, keputusan aksesi FCTC harus dilihat dari berbagai aspek. Mulai kesehatan, kelangsungan petani tembakau, hingga industri tembakau itu sendiri.
"Yang berkaitan dengan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan, petani tembakau, para buruh tembakau yang hidup dan bergantung pada industri tembakau. Ini juga tidak kecil," tutur dia.
Presiden berharap pemerintah menemukan solusi komprehensif dan bermanfaat dalam menerapkan kebijakan FCTC tersebut. Setiap keputusan, kata Jokowi, harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau FCTC merupakan traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum World Health Organization (WHO). Berdasarkan data WHO, 180 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC mewakili 90% populasi dunia.
medcom.id,Jakarta: Presiden Joko Widodo dianggap abai dengan kesehatan rakyat Indonesia. Hal itu lantaran Jokowi belum juga meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
"Presiden seperti lebih mendukung industri rokok ketimbang memikirkan kesehatan rakyat Indonesia," kata Wakil Kepala Demografis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan di Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2016).
Dia mengatakan, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi FCTC. Padahal, lanjut Abdillah, rokok menyebabkan kematian 217,400 orang Indonesia setiap tahun dengan presentase, 19,8 persen kematian pada pria dan 8,1 persen kematian pada wanita.
Kerugian lainnya bila Indonesia tidak segera meratifikasi FCTC, kata dia, Indonesia tidak bisa ikut mengambil keputusan soal tembakau. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tak ingin latah mengaksesi apabila tak didasarkan kepentingan nasional.
"Saya juga tidak ingin kita sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau banyak negara yang sudah ikut kemudian kita juga lantas ikut," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 14 Juni lalu.
Menurut Presiden, keputusan aksesi FCTC harus dilihat dari berbagai aspek. Mulai kesehatan, kelangsungan petani tembakau, hingga industri tembakau itu sendiri.
"Yang berkaitan dengan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan, petani tembakau, para buruh tembakau yang hidup dan bergantung pada industri tembakau. Ini juga tidak kecil," tutur dia.
Presiden berharap pemerintah menemukan solusi komprehensif dan bermanfaat dalam menerapkan kebijakan FCTC tersebut. Setiap keputusan, kata Jokowi, harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau FCTC merupakan traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum World Health Organization (WHO). Berdasarkan data WHO, 180 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC mewakili 90% populasi dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
