Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kanan) ketika menghadiri acara Peringatan 18 Tahun Reformasi dan 108 Tahun Kebangkitan Nasio
Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kanan) ketika menghadiri acara Peringatan 18 Tahun Reformasi dan 108 Tahun Kebangkitan Nasio

Romahurmuziy Sambut Positif Dukungan Golkar Untuk Pemerintah

Ilham wibowo • 21 Mei 2016 09:24
medcom.id, Jakarta: Ketua Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy yakin Presiden Joko Widodo tidak akan mengurangi jatah menteri dari partainya. Pasalnya, hanya ada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin yang berasal dari partai berlambang kakbah ini.
 
"PPP kan cuma satu (menteri di Kabinet Kerja) masa mau dikurangin lagi," kata Romy sapaan akrab Romahurmuziy di Djakarta Theatre, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016).
 
Pernyataan tersebut menanggapi keputusan Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Setya Novanto yang menyatakan secara resmi dukungannya dalam berkoalisi dengan pemerintah. PPP, kata Romy, menyambut baik hal tersebut.

Romy juga tak mengkhawatirkan masuknya Partai Golkar dalam koalisi pendukung pemerintah.
 
"Pada dasarnya semakin banyak pendukung pemerintah, semakin meyakinkan pemerintahan ini berjalan efektif karena itu didukung mayoritas partai di parlemen. Tokoh-tokoh Golkar Pak Luhut (Menko Polhukam) dan Pak Jusuf Kalla sudah ada di dalam kabinet. Dukungan Golkar akan memperkuat," jelas Romy.
 
Romi menganggap wajar bila partai yang baru menyatakan dukungannya bersama pemerintah akan diganjar dengan jatah kursi menteri. Menurut Romi, hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi yang harus ditanggapi saat mendapatkan dukungan baru.
 
"Dalam politik kan hal yang wajar, karena parpol didirikan untuk mendapatkan kekuasaan dan kemudian mempraktikan apa yang menjadi ideologi partai itu. Jadi kalau ada jatah kursi atau apapun sebagai konsekuensi Golkar mendukung pemerintahan, itu hal yang biasa dan itu hak prerogatif presiden," ungkap Romi.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan