Jakarta: Bahasan pemulangan warga asal Indonesia eks ISIS menimbulkan polemik. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin diminta turun tangan untuk menyelesaikan perdebatan tersebut.
"Harusnya (polemik) diambil alih oleh Wakil Presiden. Identitas keagamaannya kan mumpuni," kata Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam di Pizza Kayu Api, The Maj Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.
Choirul berkaca ke pemecahan masalah isu diskriminasi kelompok Islam pada pemerintahan sebelumnya. Saat itu, kata Choirul, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengambil peran bertemu langsung dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Polemik akhirnya selesai.
Dia menilai Ma'ruf karena sikap Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) berbeda-beda. Ma'ruf diharap mengkoordinasi semua lembaga terkait untuk mencari solusi masalah.
"Bikin formulasi yang permanen," pungkas Choirul.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Antara/Wahyu Putri A
Ada sekitar 600 warga eks ISIS. Rinciannya, 47 berstatus tahanan dan 553 orang sebagian besar berada di kamp pengungsian.
Rencananya mereka akan dideportasi ke Indonesia. Pemulangan mereka menuai polemik, sebab ditakutkan akan membawa ajaran radikalisme itu ke Indonesia.
<iframe allowfullscreen="" class="embedv" frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.medcom.id/embed/yNLGMAqK" width="560"></iframe>
Jakarta: Bahasan pemulangan warga asal Indonesia eks ISIS menimbulkan polemik. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin diminta turun tangan untuk menyelesaikan perdebatan tersebut.
"Harusnya (polemik) diambil alih oleh Wakil Presiden. Identitas keagamaannya kan mumpuni," kata Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam di Pizza Kayu Api, The Maj Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.
Choirul berkaca ke pemecahan masalah isu diskriminasi kelompok Islam pada pemerintahan sebelumnya. Saat itu, kata Choirul, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengambil peran bertemu langsung dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Polemik akhirnya selesai.
Dia menilai Ma'ruf karena sikap Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) berbeda-beda. Ma'ruf diharap mengkoordinasi semua lembaga terkait untuk mencari solusi masalah.
"Bikin formulasi yang permanen," pungkas Choirul.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Antara/Wahyu Putri A
Ada sekitar 600 warga eks ISIS. Rinciannya, 47 berstatus tahanan dan 553 orang sebagian besar berada di kamp pengungsian.
Rencananya mereka akan dideportasi ke Indonesia. Pemulangan mereka menuai polemik, sebab ditakutkan akan membawa ajaran radikalisme itu ke Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
