NasDem Ingin Klaster Ketenagakerjaan Dikeluarkan dari RUU Ciptaker

Jakarta: Fraksi Partai NasDem memiliki dua opsi terkait pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Opsi pertama, NasDem meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari omnibus law investasi dan kemudahan membuka lapangan pekerjaan. "Kami dari Fraksi NasDem memang sejak awal klaster ketenagakerjaan ini dikeluarkan dari RUU Ciptaker," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) Taufik Basari dalam rapat virtual Baleg, Sabtu, 26 September 2020. Opsi kedua yakni tetap melanjutkan pembahasan klaster tersebut tanpa mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia tak ingin UU Ketenagakerjaan menjadi kendala pembahasan RUU Ciptaker. "Jangan sampai menjadi beban klaster-klaster lain yang sudah kita coba masukan dengan berbagai pembahasan kita lakukan," ungkap dia.     Anggota Komisi III itu menjelaskan UU Ketenagakerjaan sudah mengatur standar minimum kelompok buruh. Perubahan yang diajukan pemerintah justru mendegradasi aturan yang ada. "Kalau diturunkan lagi lantas apa yang mereka (buruh) bisa pegang. Habis lah (perlindungan buruh)," tegas dia. Baca: NasDem Tampung Masukan Buruh Soal Klaster Ketenagakerjaan Taufik mengatakan Fraksi NasDem sepakat pembahasan klaster ketenagakerjaan dilanjutkan tanpa mengusik UU Ketenagakerjaan. Dia akan meyakinkan seluruh fraksi di DPR untuk menghapus klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker atau tidak mengusik UU Ketenagakerjaan. "Tujuan kita ketika menyusun 10 klaster dalam RUU Ciptaker tetap akan berjalan, investasi tetap akan masuk, tetap ada kemudahan berusaha, tetap ada debirokratisasi dan deregulasi," ujar dia.