Jakarta: Pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki kemiripan dengan keputusan Presiden ke-2 RI Soeharto saat mengakhiri masa jabatannya pada 1998.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai, ada aspek hukum yang membuat keduanya memiliki kesamaan.
Yusril menjelaskan, penggunaan frasa "menyatakan berhenti" dalam surat pengunduran diri menjadi poin penting. Menurut dia, pernyataan tersebut merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa harus menunggu persetujuan lembaga lain.
Ia bahkan mengingatkan bahwa dirinya pernah menyusun draf pernyataan berhenti Soeharto pada 1998. Format pernyataan tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan pengunduran diri Gibran.
"Pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata 'menyatakan berhenti'," ujar Yusril dalam tayangan Primetime News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.
Baca Juga :
Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran Ditargetkan Rampung Desember 2026
Yusril: Pengunduran Diri Gibran Tak Butuh Persetujuan MPR
Yusril menegaskan, pernyataan berhenti berbeda dengan mekanisme pengunduran diri yang membutuhkan persetujuan pihak lain. Jika seseorang secara resmi menyatakan berhenti dari jabatannya, keputusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, menurut Yusril, MPR tidak perlu menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah pengunduran diri tersebut diterima atau ditolak.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," tegas Yusril.
Jakarta: Pernyataan pengunduran diri
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki kemiripan dengan keputusan Presiden ke-2 RI Soeharto saat mengakhiri masa jabatannya pada 1998.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai, ada aspek hukum yang membuat keduanya memiliki kesamaan.
Yusril menjelaskan, penggunaan frasa "menyatakan berhenti" dalam surat pengunduran diri menjadi poin penting. Menurut dia, pernyataan tersebut merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa harus menunggu persetujuan lembaga lain.
Ia bahkan mengingatkan bahwa dirinya pernah menyusun draf pernyataan berhenti Soeharto pada 1998. Format pernyataan tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan pengunduran diri Gibran.
"Pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata 'menyatakan berhenti'," ujar Yusril dalam tayangan Primetime News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.
Yusril: Pengunduran Diri Gibran Tak Butuh Persetujuan MPR
Yusril menegaskan, pernyataan berhenti berbeda dengan mekanisme pengunduran diri yang membutuhkan persetujuan pihak lain. Jika seseorang secara resmi menyatakan berhenti dari jabatannya, keputusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, menurut Yusril, MPR tidak perlu menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah pengunduran diri tersebut diterima atau ditolak.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," tegas Yusril.
(ANN)
