Jakarta: Rencana DPR melakukan pengadaan kalender dengan biaya Rp955.737.000 menuai sorotan. Anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan kalender dinilai terlalu besar.
“Saya kira pengadaan kalender dengan anggaran hampir Rp1 miliar terlalu besar, tidak relevan lagi,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus saat dihubungi tim Metro TV via Zoom pada Selasa, 30 Agustus 2022.
Lucius mengatakan kalender kertas sudah tidak efektif lagi. Menurut dia, DPR seharusnya lebih modern dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
“Kan parlemen modern, kalau masih memakai kertas ya berarti kalimat parlemen modern hanya jargon saja,” ujar Lucius.
Dia meminta DPR lebih bijak menggunakan anggaran. Menurut dia, DPR bisa mengalihkan anggaran pengadaan kalender ke kebutuhan yang lebih penting.
DPR menganggarkan Rp955 juta untuk mencetak kalender. Hal tersebut diinformasikan oleh situs lpse.dpr.go.id pada Jumat, 26 Agustus 2022.
Tender itu berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR dengan kode tender 739087. Dana ini dianggarkan dari APBN 2022. (Devi Rahma Syafira)
Jakarta: Rencana
DPR melakukan pengadaan
kalender dengan biaya Rp955.737.000 menuai sorotan.
Anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan kalender dinilai terlalu besar.
“Saya kira pengadaan kalender dengan anggaran hampir Rp1 miliar terlalu besar, tidak relevan lagi,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus saat dihubungi tim
Metro TV via
Zoom pada Selasa, 30 Agustus 2022.
Lucius mengatakan kalender kertas sudah tidak efektif lagi. Menurut dia, DPR seharusnya lebih modern dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
“Kan parlemen modern, kalau masih memakai kertas ya berarti kalimat parlemen modern hanya jargon saja,” ujar Lucius.
Dia meminta DPR lebih bijak menggunakan anggaran. Menurut dia, DPR bisa mengalihkan anggaran pengadaan kalender ke kebutuhan yang lebih penting.
DPR menganggarkan Rp955 juta untuk mencetak kalender. Hal tersebut diinformasikan oleh situs
lpse.dpr.go.id pada Jumat, 26 Agustus 2022.
Tender itu berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR dengan kode tender 739087. Dana ini dianggarkan dari APBN 2022. (
Devi Rahma Syafira) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)