Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan akan men-take down (menghapus) konten-konten yang dirasa problematik menjelang digelarnya Pemilu 2024. Hal itu dilakukan Kominfo agar penyelenggaraan tahapan pemilu bersih dari kampanye hitam, khususnya di media sosial.
"Kita memang ada kerja sama dengan platform digital. Mereka akan melakukan take down konten-konten negatif atas permintaan Kominfo," kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kamsong, Selasa, 18 Oktober 2022.
Usman menuturkan mekanisme penghapusan konten harus ada laporan dari masyarakat lalu rekomendasi dari Bawaslu. Setelah itu, Kominfo akan melakukan kajian, barulah konten tersebut bisa di-take down.
"Kemudian ada kajian dari Kominfo, baru kemudian kita mengambil langkah take down tadi itu, atau kontra narasi. Jadi kita memang sudah ada kerja sama dengan platform-platform tersebut," ungkapnya.
Usman mengaku kerja sama dengan platform digital akan ditambah ke media sosial seperti TikTok. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini khusus untuk kepemiluan.
"Karena identifikasi kita itu dari 2016-2020 ada 1.300 konten problematik, konten negatif terkait dengan politik. Pada April 2019, Kominfo mengidentifikasi 277 disinformasi tentang politik," tuturnya.
Dari pengalaman pemilu sebelumnya, jumlah hoaks semakin meningkat saat mendekati pemilu. Oleh karena itu, Kominfo ingin memastikan bahwa konten yang baik sehingga tidak terjadi pembelahan di masyarakat.
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (
Kemenkominfo) menyatakan akan men-
take down (menghapus) konten-konten yang dirasa problematik menjelang digelarnya
Pemilu 2024. Hal itu dilakukan Kominfo agar penyelenggaraan tahapan pemilu bersih dari
kampanye hitam, khususnya di media sosial.
"Kita memang ada kerja sama dengan
platform digital. Mereka akan melakukan
take down konten-konten negatif atas permintaan Kominfo," kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kamsong, Selasa, 18 Oktober 2022.
Usman menuturkan mekanisme penghapusan konten harus ada laporan dari masyarakat lalu rekomendasi dari Bawaslu. Setelah itu, Kominfo akan melakukan kajian, barulah konten tersebut bisa di-
take down.
"Kemudian ada kajian dari Kominfo, baru kemudian kita mengambil langkah
take down tadi itu, atau kontra narasi. Jadi kita memang sudah ada kerja sama dengan
platform-platform tersebut," ungkapnya.
Usman mengaku kerja sama dengan
platform digital akan ditambah ke media sosial seperti TikTok. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini khusus untuk kepemiluan.
"Karena identifikasi kita itu dari 2016-2020 ada 1.300 konten problematik,
konten negatif terkait dengan politik. Pada April 2019, Kominfo mengidentifikasi 277 disinformasi tentang politik," tuturnya.
Dari pengalaman pemilu sebelumnya, jumlah hoaks semakin meningkat saat mendekati pemilu. Oleh karena itu, Kominfo ingin memastikan bahwa konten yang baik sehingga tidak terjadi pembelahan di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
