Pembahasan RUU Pemekaran Papua Barat Daya Diizinkan Saat Reses

Jakarta: DPR bakal menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Pimpinan DPR pun telah mengizinkan Komisi II membahas bakal beleid tersebut saat reses. "Jadi otomatis mereka sudah bisa bekerja komisi II," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu, 10 Juli 2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar itu menyampaikan pembahasan RUU Provinsi Papua Barat Daya saat masa sudah diajukan. Pimpinan DPR pun telah menyetujui hal itu dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Sebenarnya tinggal dibacakan aja karena ini wacana ini sudah keluar waktu kita rapim," ujar dia. Sebelumnya, lembaga legislatif menetapkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai usul inisiatif DPR. Bakal beleid itu diusulkan oleh Komisi II.   Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini melengkapi pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Pemekaran wilayah di Papua merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pemekaran wilayah dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pelayanan.