Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. Foto: MI/Panca
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. Foto: MI/Panca

Menteri Agraria: Kalau Enggak Mengkritik, Bukan Amien Rais

Yogi Bayu Aji • 21 Maret 2018 11:54
Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menanggapi santai kritik Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dia enggan berspekulasi soal komentar Amien, yang menganggap kebijakan pembagian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat cuma pengibulan.
 
"Enggak tahu (maksud kritik), tanya Pak Amien Rais lah. Tapi, kalau enggak kritik bukan Pak Amien Rais," kata Sofyan di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Maret 2018.
 
Menurut dia, sejatinya pembagian sertifikat tanah selama ini diapresiasi masyarakat. Kebijakan ini juga memperkecil peluang terjadinya konflik tanah di antara warga. Selain itu, sertifikat tanah ini juga bisa dipakai publik untuk mengakses perbankan.

"Dengan begitu kita sertifikatkan, mereka itu punya tanah, entah tanahnya 50 meter entah 100-200 meter atau berapa pun, mereka perlu modal tinggal pergi ke bank atau ke pegadaian kemudian menjaminkan sertifikat tersebut," jelas dia.
 
Baca: Istana Anggap Komentar Amien Rais tak Jelas
 
Dia menjelaskan pada 2017 pemerintah sudah memberikan 5,3 sertifikat tanah. Tahun ini, 7 juta sertifikat tanah ditargetkan disebarkan. Pihaknya pun terus menggenjot pengukuran tanah di lapangan. Dia pun optimistis target tahun ini bisa tercapai. 
 
Pemberian sertifikat tanah, kata dia, terbukti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Boyolali, Jawa Tengah, pembagian sertifikat tanah mendongkrak kredit usaha rakyat (KUR).
 
"Tanah yang tidak punya sertifikat itu adalah aset yang idle (menganggur). Tapi, begitu tanah itu diberikan sertifikat menjadi lebih aset, aset yang hidup. Itu yang kita inginkan," ucap dia. 
 

 
Dia pun membantah bila 74 persen tanah di Indonesia dikuasai asing seperti yang dilontarkan Amien. Dia menjelaskan tidak ada perusahaan asing yang menguasai tanah maupun perkebunan di Tanah Air. Selama ini, kata dia, hak guna usaha (HGU) juga hanya diberikan kepada perusahaan lokal. "Ada satu dua, atau mereka perusahaan publik, begitu lo."
 
Sofyan mempertanyakan dari mana Amien Rais mendapatkan data-data soal penguasaan ini. Namun, dia paham bila Amien sebagai seorang politikus tak memiliki data yang mendetail.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan