Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (kiri). MI/Adam Dwi
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (kiri). MI/Adam Dwi

PDIP Evaluasi Dukungan untuk Marianus Sae di Pilgub NTT

Ilham wibowo • 12 Februari 2018 08:50
Jakarta: DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal mengevaluasi status pencalonan Marianus Sae di Pilkada Nusa Tenggara Timur, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ngada ini. 
 
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, evaluasi juga dilakukan terhadap status keanggotaan Marianus sebagai kader partai. Dalam gelaran Pilkada Serentak 2018, Marianus berpasangan dengan Emilia J Nomleni yang juga diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
 
"Dan apabila kedepannya ditemukan bahwa MS adalah anggota sah pemegang KTA PDI Perjuangan, maka yang bersangkutan dengan OTT ini otomatis dipecat dari keanggotaan partai," kata Andreas melalui keterangan tertulis, Senin, 12 Februari 2018.

Penelusuran terlebih dahulu dilakukan DPP PDIP sebab Marianus merupakan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAN serta Bupati Kabupaten Ngada NTT yang mendaftarkan diri ke PDIP. Andreas menegaskan, partainya tak akan pandang bulu melakukan tindakan tegas untuk kasus korupsi. 
 
"Sebagai partai yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, kami memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan OTT terhadap saudara MS," tutur dia.
 
Evaluasi pencalonan dinilai memungkinkan  lantaran tahapan Pilkada NTT belum memutuskan pendaftaran secara resmi di KPUD. Pergantian pun bakal dilakukan setelah mendapatkan kejelasan kasus pidana korupsi yang dilakukan.  
 
"Karena bagaimana pun dengan tertangkapnya saudara MS sebelum penetapan oleh KPUD, menutup yang bersangkutan untuk melaksanakan praktek korupsi yang lebih jauh lagi," ujar Andreas.
 
Dia menambahkan, situasi akan lebih buruk apabila Marianus sudah ditetapkan menjadi cagub atau sudah terpilih kelak, lalu melakukan korupsi.
 
"Karena akan lebih menyusahkan rakyat NTT kedepannya. PDI Perjuangan selalu menghendaki pemimpin atau kepala daerah yang bersih dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good and clean governance," tandas dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan