Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Badan negara itu sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya sangat cepat.
Presiden mengubah Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 mengenai Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga, lembaga tersebut berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden setelah sebelumnya berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca: Badan Siber Harus Diisi Sosok Mumpuni
Kepala Negara menyebut perubahan tersebut diperlukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN.
"Badan ini sangat penting dan sangat diperlukan negara untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," ujar Jokowi usai menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru, Selasa, 2 Januari 2018.
Mengutip siaran pers Sekretariat Kabinet pada 30 Desember 2017, Badan Siber dan Sandi Negar akan memiliki jabatan wakil kepala sebagai unsur pimpinan.
Perubahan peraturan tersebut ditandatangani Presiden dan telah diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Desember 2017.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDRVyRK" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Badan negara itu sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya sangat cepat.
Presiden mengubah Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 mengenai Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga, lembaga tersebut berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden setelah sebelumnya berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca:
Badan Siber Harus Diisi Sosok Mumpuni
Kepala Negara menyebut perubahan tersebut diperlukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN.
"Badan ini sangat penting dan sangat diperlukan negara untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," ujar Jokowi usai menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru, Selasa, 2 Januari 2018.
Mengutip siaran pers Sekretariat Kabinet pada 30 Desember 2017, Badan Siber dan Sandi Negar akan memiliki jabatan wakil kepala sebagai unsur pimpinan.
Perubahan peraturan tersebut ditandatangani Presiden dan telah diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Desember 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
