Jakarta: DPR dan pemerintah belum sepakat formasi penambahan kursi MPR di dalam revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sekjen PPP Arsul Sani tak sepakat penambahan dua kursi MPR yang diberikan kepada Partai Gerindra sebagai salah satu partai dengan suara terbanyak di parlemen.
"Ya jadi kita akan tolak itu. Jadi kita prefer kalau mau seperti itu ya sudah yang ditambah yang di DPR saja lah. MPR nggak usah dikotak-katik," kata Arsul di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Februari 2018.
Jika masih ada rencana penambahan jatah kursi MPR partai selain PDI Perjuangan, Arsul meminta hal itu dimusyawarahkan kembali dengan unsur MPR lainya. Misalnya, dengan DPD dan DPR.
"Khusus untuk MPR harus diingat, MPR itu isinya bukan fraksi-fraksi di DPR saja, tapi ada juga DPD. Kan harus kita dengar juga teman-teman di DPD. Jangan kemudian mau mengisi struktur kepemimpinan MPR tapi ada elemen MPR yang kita tinggalkan," jelas Arsul.
Arsul tak mempersoalkan satu kursi pimpinan MPR diperuntukan untuk PDI Perjuangan. Menurut dia, jika penambahannya hanya satu seperti di DPR, maka memang wajar jika diberikan kepada partai pemenang.
"Kalau (penambahan) satu kan perumusan normanya gampang, diberikan kepada partai yang paling banyak memperoleh ini kursi," kata Arsul.
Seperti diketahui, DPR akan merevisi UU MD3 untuk menambah pimpinan DPR dan MPR. Jumlah pimpinan DPR telah disepakati semua fraksi untuk ditambah satu sehingga jumlah bertambah menjadi enam orang dengan satu ketua dan lima wakil ketua.
Dua kursi pimpinan MPR rencananya diberikan pada PDI Perjuangan. Satu kursi tersisa masih diperebutkan oleh partai lain. Gerindra meminta jatah satu kursi dengan alasan sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak yang belum memiliki wakil di MPR.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nbw3Lzmb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: DPR dan pemerintah belum sepakat formasi penambahan kursi MPR di dalam revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sekjen PPP Arsul Sani tak sepakat penambahan dua kursi MPR yang diberikan kepada Partai Gerindra sebagai salah satu partai dengan suara terbanyak di parlemen.
"Ya jadi kita akan tolak itu. Jadi kita prefer kalau mau seperti itu ya sudah yang ditambah yang di DPR saja lah. MPR nggak usah dikotak-katik," kata Arsul di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Februari 2018.
Jika masih ada rencana penambahan jatah kursi MPR partai selain PDI Perjuangan, Arsul meminta hal itu dimusyawarahkan kembali dengan unsur MPR lainya. Misalnya, dengan DPD dan DPR.
"Khusus untuk MPR harus diingat, MPR itu isinya bukan fraksi-fraksi di DPR saja, tapi ada juga DPD. Kan harus kita dengar juga teman-teman di DPD. Jangan kemudian mau mengisi struktur kepemimpinan MPR tapi ada elemen MPR yang kita tinggalkan," jelas Arsul.
Arsul tak mempersoalkan satu kursi pimpinan MPR diperuntukan untuk PDI Perjuangan. Menurut dia, jika penambahannya hanya satu seperti di DPR, maka memang wajar jika diberikan kepada partai pemenang.
"Kalau (penambahan) satu kan perumusan normanya gampang, diberikan kepada partai yang paling banyak memperoleh ini kursi," kata Arsul.
Seperti diketahui, DPR akan merevisi UU MD3 untuk menambah pimpinan DPR dan MPR. Jumlah pimpinan DPR telah disepakati semua fraksi untuk ditambah satu sehingga jumlah bertambah menjadi enam orang dengan satu ketua dan lima wakil ketua.
Dua kursi pimpinan MPR rencananya diberikan pada PDI Perjuangan. Satu kursi tersisa masih diperebutkan oleh partai lain. Gerindra meminta jatah satu kursi dengan alasan sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak yang belum memiliki wakil di MPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AGA)
