medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera dipilih. Namun, dia enggan mengungkapkan siapa sosok yang sedang dibidik.
"(Targetnya) bulan ini ditunjuk," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa 3 September 2017.
Wiranto baru saja berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur untuk merampungkan pembentukan BSSN. Mereka fokus pada finalisasi dan pengorganisasian BSSN.
Menpan RB diundang secara khusus fokus mengatur pegawai negeri sipil (PNS) di dalam badan di bawah Menko Polhukam itu. "Bagaimana menunjuk pimpinannya, bagaimana kita organisir organisasi solid yang mencukupi untuk persyaratan, bagaimana kegiatan siber dapat segera diaplikasikan ke masyarakat dan sebagainya," lanjut Wiranto.
Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Badan ini bertujuan memproteksi kegiatan dunia maya di Tanah Air.
Wiranto mengklaim jutaan serangan dialamatkan ke Indonesia. Serangan ini, kata dia, tak terkait dengan tahun politik di 2018 dan 2019. Pasalnya, serangan bersifat menyeluruh dan menyerang aspek-aspek perekonomian.
Pemerintah pun harus memiliki badan yang mengkoordinasi semua komponen keamanan siber baik dari Polri, TNI, dan lembaga lain berada di bawah naungan Kemenko Polhukam. Selama ini badan siber di instansi bergerak sendiri, malah ada yang menggunakan jasa swasta.
"Oleh karena itu kita butuh satu sinergi, butuh payung, maka kita buat namanya Badan Siber dan Sandi Nasional. Tetapi karena presiden juga mengarahkan, jangan buat lembaga baru efisiensi. Maka yang jadi embrio lembaga Badan Siber Nasional kita ambil dari Badan Sandi Negara," pungkas Wiranto.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera dipilih. Namun, dia enggan mengungkapkan siapa sosok yang sedang dibidik.
"(Targetnya) bulan ini ditunjuk," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa 3 September 2017.
Wiranto baru saja berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur untuk merampungkan pembentukan BSSN. Mereka fokus pada finalisasi dan pengorganisasian BSSN.
Menpan RB diundang secara khusus fokus mengatur pegawai negeri sipil (PNS) di dalam badan di bawah Menko Polhukam itu. "Bagaimana menunjuk pimpinannya, bagaimana kita organisir organisasi solid yang mencukupi untuk persyaratan, bagaimana kegiatan siber dapat segera diaplikasikan ke masyarakat dan sebagainya," lanjut Wiranto.
Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Badan ini bertujuan memproteksi kegiatan dunia maya di Tanah Air.
Wiranto mengklaim jutaan serangan dialamatkan ke Indonesia. Serangan ini, kata dia, tak terkait dengan tahun politik di 2018 dan 2019. Pasalnya, serangan bersifat menyeluruh dan menyerang aspek-aspek perekonomian.
Pemerintah pun harus memiliki badan yang mengkoordinasi semua komponen keamanan siber baik dari Polri, TNI, dan lembaga lain berada di bawah naungan Kemenko Polhukam. Selama ini badan siber di instansi bergerak sendiri, malah ada yang menggunakan jasa swasta.
"Oleh karena itu kita butuh satu sinergi, butuh payung, maka kita buat namanya Badan Siber dan Sandi Nasional. Tetapi karena presiden juga mengarahkan, jangan buat lembaga baru efisiensi. Maka yang jadi embrio lembaga Badan Siber Nasional kita ambil dari Badan Sandi Negara," pungkas Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
