Jakarta: Partai NasDem mengkritisi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut tidak perlu ada oposisi dalam pemerintahan mendatang. Klaim itu disebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
“Demokrasi itu adalah check and balance. Memang oposisi itu cuma kita kenal dalam sistem parlemetary yang kita kenal adalah partnership lawan di dalam berkontestasi kawan dalam berdemokras,” kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta Selatan, Senin, 15 April 2024.
Willy mengatakan demokrasi akan sehat jika konsep check and balance berjalan dengan baik. Pemerintah perlu diingatkan oleh oposisi jika membuat keputusan yang menyusahkan masyarakat.
Dia mengamini rekonsiliasi kerap ada usai pemilu dan dibutuhkan dalam proses demokrasi. Namun, dia berharap pembicaraan itu bukan mengartikan pembagian kursi sehingga oposisi ditiadakan.
“Rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, rekonsiliasi itu adalah sebuah proses yang kita lakukan dalam tiga layer, low layer, middle layer, high layer,” ujar Willy.
Keberadaan oposisi juga dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif. Opini sejumlah pihak yang berbeda dengan pemerintah tidak boleh diabaikan dalam proses demokrasi.
“Check and balance harus berjalan untuk kemudian gini, pemerintahan bisa berjalan secara efektif, itu ketika ada dinamila baik dinamika di DPR dinamika di civil society masyarakat. jangan hanya yang kemudian menjadi oposisi ya parlemen jalanan. itu yang harus kita lihat,” ucap Willy.
Jakarta: Partai NasDem mengkritisi pernyataan Ketua MPR
Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut tidak perlu ada oposisi dalam pemerintahan mendatang. Klaim itu disebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
“Demokrasi itu adalah
check and balance. Memang oposisi itu cuma kita kenal dalam sistem
parlemetary yang kita kenal adalah
partnership lawan di dalam berkontestasi kawan dalam berdemokras,” kata Ketua DPP
Partai NasDem Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta Selatan, Senin, 15 April 2024.
Willy mengatakan demokrasi akan sehat jika konsep
check and balance berjalan dengan baik. Pemerintah perlu diingatkan oleh oposisi jika membuat keputusan yang menyusahkan masyarakat.
Dia mengamini rekonsiliasi kerap ada usai pemilu dan dibutuhkan dalam proses demokrasi. Namun, dia berharap pembicaraan itu bukan mengartikan pembagian kursi sehingga oposisi ditiadakan.
“Rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, rekonsiliasi itu adalah sebuah proses yang kita lakukan dalam tiga
layer, low layer, middle layer, high layer,” ujar Willy.
Keberadaan oposisi juga dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif. Opini sejumlah pihak yang berbeda dengan pemerintah tidak boleh diabaikan dalam proses demokrasi.
“
Check and balance harus berjalan untuk kemudian gini, pemerintahan bisa berjalan secara efektif, itu ketika ada dinamila baik dinamika di DPR dinamika di
civil society masyarakat. jangan hanya yang kemudian menjadi oposisi ya parlemen jalanan. itu yang harus kita lihat,” ucap Willy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)