DPR Rapat Tertutup dengan Kemhan dan TNI, Bahas Tambahan Uang Operasional Prajurit di Papua

Jakarta: DPR menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua. "Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Menurut Meutya, usulan kenaikan uang operasional sebanyak Rp97 ribu per hari. Kenaikan ini karena adanya urgensi harga kebutuhan di Papua yang relatif mahal. "Kan di sana mahal-mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik. Sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," ujar Meutya.   Keputusan akhir nantinya ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meutya menekankan bahwa kebutuhan penambahan uang operasional tidak menjadi bagian RAPBN 2025. "Enggak itu di luar yang 2025, karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025," ucap Meutya. Panglima TNI Agus Subiyanto membenarkan bahwa fokus anggaran untuk menangani sejumlah hal di Papua. Karena masalah Papua dinilai kompleks. "Karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif, dan juga permasalahannya sangat kompleks. Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga," ujar Agus.