Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan tantangan melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Tantangan itu adalah buaian zona nyaman, yang harus segera ditangani supaya kualitas birokrasi Indonesia tokcer.
"Di satu sisi kita ingin birokrasi berkelas dunia, tapi di sisi lain masih ada zona nyaman," kata Azwar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023.
Azwar mengatakan zona nyaman yang dimaksud ialah takut pada perubahan. Padahal, perubahan adalah keniscayaan guna menyikapi tantangan di depan mata.
"Berikutnya ada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), kecurangan jual-beli jabatan, dan titipan honorer yang tinggi," papar dia.
Azwar menyebut tidak semua tenaga honorer adalah titipan. Sebab, birokrasi tidak bisa berjalan baik tanpa tenaga honorer.
"Karena backlog antara kebutuhan dan jumlah yang pensiun lebih banyak yang masuk," ujar dia.
Tantangan lainnya, yakni politisasi aparatur sipil negara (ASN). Kemudian sistem anggaran yang lemah sehingga kesejahteraan ASN tidak terperhatikan.
"Harapan kami Korpri bisa mencari solusi jalan tengah. Di satu sisi secara bertahap di hulunya rekrutmennya kita perbaiki," jelas Azwar.
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan tantangan melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Tantangan itu adalah buaian zona nyaman, yang harus segera ditangani supaya kualitas birokrasi Indonesia tokcer.
"Di satu sisi kita ingin birokrasi berkelas dunia, tapi di sisi lain masih ada zona nyaman," kata Azwar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023.
Azwar mengatakan zona nyaman yang dimaksud ialah takut pada perubahan. Padahal, perubahan adalah keniscayaan guna menyikapi tantangan di depan mata.
"Berikutnya ada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), kecurangan jual-beli jabatan, dan titipan honorer yang tinggi," papar dia.
Azwar menyebut tidak semua
tenaga honorer adalah titipan. Sebab, birokrasi tidak bisa berjalan baik tanpa tenaga honorer.
"Karena
backlog antara kebutuhan dan jumlah yang pensiun lebih banyak yang masuk," ujar dia.
Tantangan lainnya, yakni politisasi aparatur sipil negara (ASN). Kemudian sistem anggaran yang lemah sehingga kesejahteraan ASN tidak terperhatikan.
"Harapan kami Korpri bisa mencari solusi jalan tengah. Di satu sisi secara bertahap di hulunya rekrutmennya kita perbaiki," jelas Azwar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
