medcom.id, Jakarta: Ketua Umum partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menerima keputusan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tharir Indonesia (HTI). Dia mengatakan pembubaran ini harus jadi pembelajaran bagi ormas ke depannya.
"Ini pelajaran dan hikmah bagi para aktivis dan tokoh pergerakan. Ke depannya, kalau ingin mendirikan ormas, berserikat dan berkumpul, harus sejalan dengan Pancasila," kata Romy di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis 20 Juli 2017.
Bagi Romy, HTI bisa saja merasa memperjuangkan nilai-nilai kebaikan menurut ajarannya. Namun, tetap saja, Indonesia sebagai negara Pancasila tidak membenarkan adanya pergantian dasar negara.
"Kegiatan HTI selama ini dinilai tak sejalan dengan NKRI dan Pancasila. Viral di media sosial adanya keinginan khilafah itu terbentang dari Thailand sampai Australia, menginginkan dunia ini dipimpin oleh khilafah, NKRI diganti," kata Romy.
Ajaran seperti itu, lanjut Romy, malah membikin kesatuan Indonesia semakin runtuh. Karena itu, dia menganggap apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan koridor dan peraturan yang berlaku.
"Kita tidak dalam posisi mendukung (pemerintah) atau tidak. Tetapi, itu adalah hak pemerintah. Kita meyakini apa yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata dia.
Baca: Badan Hukum HTI Resmi Dicabut
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut Surat Keputusan Badan Hukum HTI. Artinya, pemerintah resmi membubarkan HTI dan ormas ini tak boleh lagi berkegiatan di Indonesia.
"Mereka (HTI) mengingkari AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) sendiri. Itu salah satu pertimbangan kami mencabut SK Badan Hukum HTI," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris, Rabu 19 Juli 2017.
Freddy tak memungkiri di AD/ART HTI tercantum Pancasila sebagai ideologi. "Namun, dalam praktik keseharian, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan tak berjiwa NKRI."
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ObzWVvYk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menerima keputusan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tharir Indonesia (HTI). Dia mengatakan pembubaran ini harus jadi pembelajaran bagi ormas ke depannya.
"Ini pelajaran dan hikmah bagi para aktivis dan tokoh pergerakan. Ke depannya, kalau ingin mendirikan ormas, berserikat dan berkumpul, harus sejalan dengan Pancasila," kata Romy di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis 20 Juli 2017.
Bagi Romy, HTI bisa saja merasa memperjuangkan nilai-nilai kebaikan menurut ajarannya. Namun, tetap saja, Indonesia sebagai negara Pancasila tidak membenarkan adanya pergantian dasar negara.
"Kegiatan HTI selama ini dinilai tak sejalan dengan NKRI dan Pancasila. Viral di media sosial adanya keinginan khilafah itu terbentang dari Thailand sampai Australia, menginginkan dunia ini dipimpin oleh khilafah, NKRI diganti," kata Romy.
Ajaran seperti itu, lanjut Romy, malah membikin kesatuan Indonesia semakin runtuh. Karena itu, dia menganggap apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan koridor dan peraturan yang berlaku.
"Kita tidak dalam posisi mendukung (pemerintah) atau tidak. Tetapi, itu adalah hak pemerintah. Kita meyakini apa yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata dia.
Baca: Badan Hukum HTI Resmi Dicabut
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut Surat Keputusan Badan Hukum HTI. Artinya, pemerintah resmi membubarkan HTI dan ormas ini tak boleh lagi berkegiatan di Indonesia.
"Mereka (HTI) mengingkari AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) sendiri. Itu salah satu pertimbangan kami mencabut SK Badan Hukum HTI," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris, Rabu 19 Juli 2017.
Freddy tak memungkiri di AD/ART HTI tercantum Pancasila sebagai ideologi. "Namun, dalam praktik keseharian, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan tak berjiwa NKRI."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
