medcom.id, Jakarta: Sistem peradilan sengketa Pilkada dinilai sangat lemah. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengadili sengketa tentang selisih hasil suara di Pilkada. Hal itu mengingkari temuan MK tentang pelanggaran Pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Unsur-unsur TSM ini yang tadinya jadi dasar MK, di-exclude. Putusan-putusan MK pada Januari-Februari tidak menimbulkan rasa keadilan pada peserta pemilu. Ada erosi ketidakpercayaan pada MK," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di kantornya, Jalan Danau Gelinggang, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).
Bonar menjelaskan, peradilan Pilkada akan sia-sia jika tak ditelisik. Meski tak menghukum subjek pelaku, setidaknya MK menyelidiki perkara secara mendalam.
"Peradilan Pemilukada hanya sekadar basa-basi, karena tidak berkontribusi pada penggalian kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan elektoral," tegas Bonar.
Bonar merekomendasikan MK merevisi kebijakan internalnya. "Ubah Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," katanya.
medcom.id, Jakarta: Sistem peradilan sengketa Pilkada dinilai sangat lemah. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengadili sengketa tentang selisih hasil suara di Pilkada. Hal itu mengingkari temuan MK tentang pelanggaran Pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Unsur-unsur TSM ini yang tadinya jadi dasar MK, di-exclude. Putusan-putusan MK pada Januari-Februari tidak menimbulkan rasa keadilan pada peserta pemilu. Ada erosi ketidakpercayaan pada MK," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di kantornya, Jalan Danau Gelinggang, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).
Bonar menjelaskan, peradilan Pilkada akan sia-sia jika tak ditelisik. Meski tak menghukum subjek pelaku, setidaknya MK menyelidiki perkara secara mendalam.
"Peradilan Pemilukada hanya sekadar basa-basi, karena tidak berkontribusi pada penggalian kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan elektoral," tegas Bonar.
Bonar merekomendasikan MK merevisi kebijakan internalnya. "Ubah Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
