Jakarta: DPP Projo mengusulkan pemajuan waktu pelantikan dari Minggu, 20 Oktober 2019 menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mau memajukan waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum-senyum saja. Kita semua memahami Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Jadwal rangkaian pemilu hingga pelantikan dibuat KPU untuk memastikan agenda kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar. Budi menilai pemajuan waktu pelantikan tak akan mengganggu agenda-agenda tersebut. Efektivitas pemerintahan berikut keputusannya bisa diatur agar tak menyalahi undang-undang dan konstitusi.
"Jika jadwalnya mundur baru masalah. Ada masalah vacum of power dan pasti menimbulkan masalah ketatanegaraan," ujar Budi.
Dia meyakini jutaan rakyat akan mengawal pelantikan presiden dan wakil presiden bila waktunya dimajukan. Sebab, pengawalan itu sebagai bentuk merayakan mandat rakyat.
"Tidak hura- hura, tapi tetap penuh sukacita, kedamaian dan optimisme," ujar mantan aktivis UI 98 ini.
Budi menegaskan tak ada alasan politis dari usulan pemajuan waktu pelantikan ini. Hal ini semata agar seluruh rakyat dari berbagai suku, ras, dan agama bisa menyaksikan pelantikan ini.
"Kita menghormati saudara-saudara kita yang ingin menjalankan ibadah dan beristirahat (pada hari Minggu). Tidak ada alasan politis apa pun dengan usulan ini. Hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja," kata Budi.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNxZzj8k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: DPP Projo mengusulkan pemajuan waktu pelantikan dari Minggu, 20 Oktober 2019 menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mau memajukan waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum-senyum saja. Kita semua memahami Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Jadwal rangkaian pemilu hingga pelantikan dibuat KPU untuk memastikan agenda kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar. Budi menilai pemajuan waktu pelantikan tak akan mengganggu agenda-agenda tersebut. Efektivitas pemerintahan berikut keputusannya bisa diatur agar tak menyalahi undang-undang dan konstitusi.
"Jika jadwalnya mundur baru masalah. Ada masalah vacum of power dan pasti menimbulkan masalah ketatanegaraan," ujar Budi.
Dia meyakini jutaan rakyat akan mengawal pelantikan presiden dan wakil presiden bila waktunya dimajukan. Sebab, pengawalan itu sebagai bentuk merayakan mandat rakyat.
"Tidak hura- hura, tapi tetap penuh sukacita, kedamaian dan optimisme," ujar mantan aktivis UI 98 ini.
Budi menegaskan tak ada alasan politis dari usulan pemajuan waktu pelantikan ini. Hal ini semata agar seluruh rakyat dari berbagai suku, ras, dan agama bisa menyaksikan pelantikan ini.
"Kita menghormati saudara-saudara kita yang ingin menjalankan ibadah dan beristirahat (pada hari Minggu). Tidak ada alasan politis apa pun dengan usulan ini. Hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja," kata Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
