Jakarta: Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid tak masalah partainya menjadi oposisi tunggal. PKS berkomitmen tetap di luar pemerintahan.
"Sampai hari ini kami memegang keputusan majelis syuro, kami di luar pemerintahan. Kami enggak akan sendirian karena wartawan pun bersama kami, umat juga," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2019.
Hidayat menekankan sebaiknya koalisi pemerintah fokus menyolidkan susunan partai. Bukan justru merayu partai di luar koalisi seperti Gerindra untuk bergabung. Terlebih, postur partai koalisi di pemeritahan pun terkesan membengkak.
"Sudah lah, kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya itu sudah lebih dari cukup," tegas Hidayat.
Baca juga: Besok, TKN Resmi Bubar
Namun, pihaknya tak memaksakan Gerindra, PAN, dan Demokrat tetap bersama PKS. Ia menghargai apabila pada akhirnya partai-partai tersebut memilih merapat ke pemerintah.
"Apakah di dalam kabinet maupun di luar kabinet, keduanya legal dan konstitusional. Jadi tak boleh dipersepsikan kalau berada di luar kabinet itu inkonstitusional," jelas Hidayat.
Pilihan di luar pemerintahan merupakan upaya membentuk iklim demokrasi tetap berjalan. Pemerintah butuh penyeimbang demi tegaknya asas demokrasi dengan checks and balances.
"Harusnya berterima kasih kalau masih ada yang mau berada di luar kabinet. Dengan cara itu harapan akan adanya checks and balances, demokratisasi, dan kritis bisa dilaksanakan," ucap dia.
Baca juga: Mereka yang Dikesankan Bermusuhan
Jakarta: Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid tak masalah partainya menjadi oposisi tunggal. PKS berkomitmen tetap di luar pemerintahan.
"Sampai hari ini kami memegang keputusan majelis syuro, kami di luar pemerintahan. Kami enggak akan sendirian karena wartawan pun bersama kami, umat juga," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2019.
Hidayat menekankan sebaiknya koalisi pemerintah fokus menyolidkan susunan partai. Bukan justru merayu partai di luar koalisi seperti Gerindra untuk bergabung. Terlebih, postur partai koalisi di pemeritahan pun terkesan membengkak.
"Sudah lah, kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya itu sudah lebih dari cukup," tegas Hidayat.
Baca juga:
Besok, TKN Resmi Bubar
Namun, pihaknya tak memaksakan Gerindra, PAN, dan Demokrat tetap bersama PKS. Ia menghargai apabila pada akhirnya partai-partai tersebut memilih merapat ke pemerintah.
"Apakah di dalam kabinet maupun di luar kabinet, keduanya legal dan konstitusional. Jadi tak boleh dipersepsikan kalau berada di luar kabinet itu inkonstitusional," jelas Hidayat.
Pilihan di luar pemerintahan merupakan upaya membentuk iklim demokrasi tetap berjalan. Pemerintah butuh penyeimbang demi tegaknya asas demokrasi dengan
checks and balances.
"Harusnya berterima kasih kalau masih ada yang mau berada di luar kabinet. Dengan cara itu harapan akan adanya
checks and balances, demokratisasi, dan kritis bisa dilaksanakan," ucap dia.
Baca juga:
Mereka yang Dikesankan Bermusuhan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)