Jakarta: Komisi I DPR RI dan Facebook Indonesia telah melakukan rapat dengar pendapat ihwal kebocoran data penggunanya. Hasilnya, jejaring sosial besutan Mark Elliot Zuckerberg diminta melakukan pembenahan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan Facebook Indonesia mesti mempertimbangkan rekomendasi DPR lantaran memiliki 115 juta pengguna di Indonesia. Kontribusi besar pengguna itu dinilai perlu dideklarasikan dengan mematuhi hukum yang ada di Indonesia termasuk aturan perlindungan data pribadi.
"Jadi apabila menyangkut perlindungan ada pribadi yang merugikan usernya maka tidak menutup kemugkinan mereka mendapat sanksi hukum sampai pidana," ujar Satya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.
Facebook Indonesia juga diminta mengubah sistem keamanan bagi developer pihak ketiga yang meminta pengguna menyerahkan data pribadi. Kemudian, developer tersebut perlu dikontrol dengan ketat agar mendapat jaminan tak disalahgunakan seperti halnya oleh akademisi di Cambridge University Aleksandr Kogan.
"Kita minta dari 100 ribu lebih daripada aplikasi yang ada di Facebook itu harus betul-betul mendapat punishment apabila terjadi kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh dokter Kogan," ujar Politikus Golkar ini.
Facebook Indonesia juga diminta segera menyampaikan hasil auditnya sembari menunggu investigasi Komisioner Informasi Inggris (ICO). Penyerahan dokumen hasil auidit dinilai bentuk keseriusan Facebook melindungi penggunaannya terutama di Indonesia.
"Kita minta supaya itu segera disampaikan kepada kita karena dari hasil audit itu menunjukkan keseriusan Facebook dalam penanganan kebocoran data yang dilakukan oleh salah satu bekas web developer dia yang namanya Kogan tadi," ujar Satya.
Tak cukup itu, Facebook Indonesia juga diminta mengubah fitur default setting. Pasalnya, pengguna di Indonesia sebagian besar perlu mendapat sosialisasi perlindungan data pribadi.
"Sudah disampaikan ke Facebook sehingga dia tahu bagaimana menghadapi peraturan dan juga pemangku kebijakan di Indonesia," pungkasnya.
Baca: Begini Pernyataan Facebook Soal Skandal Cambridge Analytica di Indonesia
Dalam kesempatan itu, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari menyampaikan langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kejadian penyalahgunaan data pelanggan. Facebook memastikan tak ada lagi penyalahgunaan data oleh pengembang aplikasi.
"Pertama, kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Cambridge Analytica. Selain tentunya, memberi tahu semua yang terkena dampak atau dirugikan dalam hal ini," kata Ruben.
Facebook bakal memastikan kejadian serupa tak terulang serta bertanggung jawab serius memastikan perangkat mereka tetap digunakan untuk mengedepankan misi sosial. Permohonan maaf kemudian disampaikan lantaran belum optimal mencegah penyalahgunaan di platformnya.
Facebook pun berjanji untuk membagikan detil informasi tentang langkah-langkah yang mereka lakukan kedepannya.
"Merupakan kesalahan besar bagi kami untuk tidak memandang tanggung jawab kami secara lebih luas dan CEO kami sepenuhnya mengambil tanggung jawab itu," tutur Ruben.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybJ6z4Bb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Komisi I DPR RI dan Facebook Indonesia telah melakukan rapat dengar pendapat ihwal kebocoran data penggunanya. Hasilnya, jejaring sosial besutan Mark Elliot Zuckerberg diminta melakukan pembenahan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan Facebook Indonesia mesti mempertimbangkan rekomendasi DPR lantaran memiliki 115 juta pengguna di Indonesia. Kontribusi besar pengguna itu dinilai perlu dideklarasikan dengan mematuhi hukum yang ada di Indonesia termasuk aturan perlindungan data pribadi.
"Jadi apabila menyangkut perlindungan ada pribadi yang merugikan usernya maka tidak menutup kemugkinan mereka mendapat sanksi hukum sampai pidana," ujar Satya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.
Facebook Indonesia juga diminta mengubah sistem keamanan bagi developer pihak ketiga yang meminta pengguna menyerahkan data pribadi. Kemudian, developer tersebut perlu dikontrol dengan ketat agar mendapat jaminan tak disalahgunakan seperti halnya oleh akademisi di Cambridge University Aleksandr Kogan.
"Kita minta dari 100 ribu lebih daripada aplikasi yang ada di Facebook itu harus betul-betul mendapat
punishment apabila terjadi kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh dokter Kogan," ujar Politikus Golkar ini.
Facebook Indonesia juga diminta segera menyampaikan hasil auditnya sembari menunggu investigasi Komisioner Informasi Inggris (ICO). Penyerahan dokumen hasil auidit dinilai bentuk keseriusan Facebook melindungi penggunaannya terutama di Indonesia.
"Kita minta supaya itu segera disampaikan kepada kita karena dari hasil audit itu menunjukkan keseriusan Facebook dalam penanganan kebocoran data yang dilakukan oleh salah satu bekas web developer dia yang namanya Kogan tadi," ujar Satya.
Tak cukup itu, Facebook Indonesia juga diminta mengubah fitur
default setting. Pasalnya, pengguna di Indonesia sebagian besar perlu mendapat sosialisasi perlindungan data pribadi.
"Sudah disampaikan ke Facebook sehingga dia tahu bagaimana menghadapi peraturan dan juga pemangku kebijakan di Indonesia," pungkasnya.
Baca: Begini Pernyataan Facebook Soal Skandal Cambridge Analytica di Indonesia
Dalam kesempatan itu, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari menyampaikan langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kejadian penyalahgunaan data pelanggan. Facebook memastikan tak ada lagi penyalahgunaan data oleh pengembang aplikasi.
"Pertama, kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Cambridge Analytica. Selain tentunya, memberi tahu semua yang terkena dampak atau dirugikan dalam hal ini," kata Ruben.
Facebook bakal memastikan kejadian serupa tak terulang serta bertanggung jawab serius memastikan perangkat mereka tetap digunakan untuk mengedepankan misi sosial. Permohonan maaf kemudian disampaikan lantaran belum optimal mencegah penyalahgunaan di platformnya.
Facebook pun berjanji untuk membagikan detil informasi tentang langkah-langkah yang mereka lakukan kedepannya.
"Merupakan kesalahan besar bagi kami untuk tidak memandang tanggung jawab kami secara lebih luas dan CEO kami sepenuhnya mengambil tanggung jawab itu," tutur Ruben.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
