Jakarta: DPR mendukung pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit. Pasalnya, perusahaan pelat merah tersebut hanya menghabiskan uang rakyat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
“BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup, karena hanya menjadi beban negara,” kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Oktober 2021.
Eks Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menyoroti banyaknya perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN. Berbagai usaha telah dilakukan, namun tidak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.
“Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” ungkap dia.
Puan mengingatkan salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat. Jika tujuan tersebut tak tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.
“PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional, dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ pengelolaan yang buruk,” tegas dia.
Baca: Diapresiasi Jokowi, Erick Thohir: Transformasi Mampu Naikkan Pendapatan Seluruh BUMN
Buruknya tata kelola perusahaan diduga karena ada banyak ‘permainan’ di internal perusahaan BUMN. Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga keakarnya.
“Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” sebut dia.
Puan juga meminta pemerintah menyuntikkan dana PMN dengan tepat guna. Dia mengingatkan jangan sampai BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.
“BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Puan.
DPR akan mengawasi tata kelola perusahaan BUMN. Khususnya, perusahaan yang mendapat PMN dari APBN.
“Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,” ujar dia.
Jakarta:
DPR mendukung pembubaran Badan Usaha Milik Negara (
BUMN) yang sakit. Pasalnya, perusahaan pelat merah tersebut hanya menghabiskan uang rakyat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
“BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup, karena hanya menjadi beban negara,” kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Oktober 2021.
Eks Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menyoroti banyaknya perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN. Berbagai usaha telah dilakukan, namun tidak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.
“Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” ungkap dia.
Puan mengingatkan salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat. Jika tujuan tersebut tak tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.
“PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional, dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ pengelolaan yang buruk,” tegas dia.
Baca:
Diapresiasi Jokowi, Erick Thohir: Transformasi Mampu Naikkan Pendapatan Seluruh BUMN
Buruknya tata kelola perusahaan diduga karena ada banyak ‘permainan’ di internal perusahaan BUMN. Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga keakarnya.
“Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan
Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” sebut dia.
Puan juga meminta pemerintah menyuntikkan dana PMN dengan tepat guna. Dia mengingatkan jangan sampai BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.
“BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Puan.
DPR akan mengawasi tata kelola perusahaan BUMN. Khususnya, perusahaan yang mendapat PMN dari APBN.
“Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
