Jakarta: DPR menuntut komitmen pemerintah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pasalnya, kebocoran data makin marak terjadi.
Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani menyikapi kebocoran data pribadi. Teranyar, data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sertifikat vaksin covid-19 beredar di media sosial.
“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK (nomor induk kependudukan) warga yang bocor, dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 September 2021.
Menurut dia, RUU PDP salah satu solusi menyelesaikan masalah kebocoran data masyarakat. Berbagai tindakan pencurian data masyarakat bisa ditindak.
“Dengan RUU PDP ini nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi warga ini akan dijatuhi sanksi, mulai dari denda sampai pidana,” ungkap dia.
Salah satu alasan RUU PDP belum disahkan karena perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Lembaga Legislatif ingin otoritas pengawas bersifat independen.
Sedangkan, pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Keinginan pemerintah dinilai kurang komperhensif mengawasi penggunaan data masyarakat.
“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” ungkap dia.
Baca: NIK Jokowi Bocor, Istana Minta Ada Langkah Khusus untuk Perlindungan Data
Mantan Menko PMK ini juga menyampaikan pentingnya asesmen menyuluruh terhadap dampak kebocoran data yang dialami masyarakat secara luas. Hal ini penting untuk mengetahui data dan fakta kerugian akibat kebocoran data pribadi.
“Kalau perlu DPR membentuk Panitia Kerja khusus untuk asesmen menyeluruh ini, sehingga DPR bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi mereka, agar penyusunan RUU PDP semakin baik,” ujar dia.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jakarta:
DPR menuntut komitmen pemerintah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pasalnya,
kebocoran data makin marak terjadi.
Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani menyikapi kebocoran data pribadi. Teranyar, data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sertifikat vaksin covid-19 beredar di media sosial.
“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK (nomor induk kependudukan) warga yang bocor, dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 September 2021.
Menurut dia, RUU PDP salah satu solusi menyelesaikan masalah kebocoran data masyarakat. Berbagai tindakan pencurian data masyarakat bisa ditindak.
“Dengan RUU PDP ini nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi warga ini akan dijatuhi sanksi, mulai dari denda sampai pidana,” ungkap dia.
Salah satu alasan RUU PDP belum disahkan karena perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Lembaga Legislatif ingin otoritas pengawas bersifat independen.
Sedangkan, pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Keinginan pemerintah dinilai kurang komperhensif mengawasi penggunaan data masyarakat.
“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” ungkap dia.
Baca: NIK Jokowi Bocor, Istana Minta Ada Langkah Khusus untuk Perlindungan Data
Mantan Menko PMK ini juga menyampaikan pentingnya asesmen menyuluruh terhadap dampak kebocoran data yang dialami masyarakat secara luas. Hal ini penting untuk mengetahui data dan fakta kerugian akibat kebocoran data pribadi.
“Kalau perlu DPR membentuk Panitia Kerja khusus untuk asesmen menyeluruh ini, sehingga DPR bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi mereka, agar penyusunan RUU PDP semakin baik,” ujar dia.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk
https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
