Wali Kota Bandung Terjerat OTT, Tanggung Jawab Parpol Disorot
Fachri Audhia Hafiez • 15 April 2023 10:02
Jakarta: Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang juga politikus Partai Gerindra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai politik (parpol) mestinya punya andil untuk mencegah kadernya yang berstatus kepala daerah untuk menekan korupsi.
"Ini kan bagian dari proses politik, kepala daerah itu hasil dari politik, tentunya tak terlepas dengan urusan politik. Artinya, partai politik sebagai lembaga output politik bertanggungjawab moril untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi," kata Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa melalui keterangan tertulis, Sabtu, 15 April 2023.
Ia menilai perilaku koruptif muncul karena adanya ongkos politik mahal. Kondisi itu perlu dievaluasi menyeluruh.
"Sehingga, lembaga politik atau decision maker di republik ini mestinya cari solusi permanen agar tak berakibat lagi untuk sekian kalinya menjerat para pejabat," ujar Herry.
KPK menangkap sembilan orang, termasuk Yana Mulyana. Kemudian, sebagian lainnya merupakan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Kasus yang menjerat Yana cs itu terkait dugaan suap pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program smart city Kota Bandung.
KPK bakal memeriksa para pihak yang terjerat OTT pada Jumat, 14 April 2023, itu. Nasib mereka bakal ditentukan dalam waktu 1x24 jam.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang juga politikus Partai Gerindra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai politik (parpol) mestinya punya andil untuk mencegah kadernya yang berstatus kepala daerah untuk menekan korupsi.
"Ini kan bagian dari proses politik, kepala daerah itu hasil dari politik, tentunya tak terlepas dengan urusan politik. Artinya, partai politik sebagai lembaga output politik bertanggungjawab moril untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi," kata Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa melalui keterangan tertulis, Sabtu, 15 April 2023.
Ia menilai perilaku koruptif muncul karena adanya ongkos politik mahal. Kondisi itu perlu dievaluasi menyeluruh.
"Sehingga, lembaga politik atau decision maker di republik ini mestinya cari solusi permanen agar tak berakibat lagi untuk sekian kalinya menjerat para pejabat," ujar Herry.
KPK menangkap sembilan orang, termasuk Yana Mulyana. Kemudian, sebagian lainnya merupakan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Kasus yang menjerat Yana cs itu terkait dugaan suap pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program smart city Kota Bandung.
KPK bakal memeriksa para pihak yang terjerat OTT pada Jumat, 14 April 2023, itu. Nasib mereka bakal ditentukan dalam waktu 1x24 jam.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
