Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono merespons pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menjadi undang-undang (UU). Beleid itu dinilai lebih relevan dengan kondisi terkini.
"Ini merupakan karya nyata dari keseriusan pemerintah dan wakil-wakil rakyat Indonesia untuk menyusun RUU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini," kata Sakti dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2023.
Sakti mengatakan beleid sebelumnya tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. UU tersebut belum selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut II pada 1982 (UNCLOS 1982).
"Sehingga urgensi perubahan undang-undang diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dan memberi kepastian hukum negara Indonesia," ujar dia.
Sementara itu, Sakti menjelaskan tiga pendekatan dalam pengelolaan landas kontinen. Pertama, yakni pendekatan kesejahteraan yang berfokus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
"Kedua, pendekatan keamanan agar pengelolaan landas kontinen menjamin keutuhan Indonesia dan melindungi segenap bangsa," jelas mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.
Pendekatan ketiga ialah kelestarian lingkungan yang fokus pada aspek kelestarian dalam mengelola landas kontinen. Hal itu sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan.
RUU tentang Landas Kontinen resmi disahkan. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.
"Kami menanyakan ke setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2023.
"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono merespons pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menjadi
undang-undang (UU). Beleid itu dinilai lebih relevan dengan kondisi terkini.
"Ini merupakan karya nyata dari keseriusan pemerintah dan wakil-wakil rakyat Indonesia untuk menyusun RUU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini," kata Sakti dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2023.
Sakti mengatakan beleid sebelumnya tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. UU tersebut belum selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut II pada 1982 (UNCLOS 1982).
"Sehingga urgensi perubahan undang-undang diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dan memberi kepastian hukum negara Indonesia," ujar dia.
Sementara itu, Sakti menjelaskan tiga pendekatan dalam pengelolaan landas kontinen. Pertama, yakni pendekatan kesejahteraan yang berfokus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
"Kedua, pendekatan keamanan agar pengelolaan landas kontinen menjamin keutuhan Indonesia dan melindungi segenap bangsa," jelas mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.
Pendekatan ketiga ialah kelestarian lingkungan yang fokus pada aspek kelestarian dalam mengelola landas kontinen. Hal itu sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan.
RUU tentang Landas Kontinen resmi disahkan. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna
DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.
"Kami menanyakan ke setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2023.
"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
