Ilustrasi. Foto: AFP
Ilustrasi. Foto: AFP

Moratorium CPO Berdampak Buruk, Politikus PDIP: Menko Perekonomian Harus Tanggung Jawab

Nasional minyak goreng Airlangga Hartarto CPO Sawit
Medcom • 26 April 2022 14:00
Jakarta: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diminta menjelaskan secara detail langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah pasca moratorium atau larangan ekspor minyak sawit (CPO). Sebab, banyak petani sawit yang menderita dan merugi karena buah sawit produksi petani mulai ditolak pabrik kelapa sawit (PKS). 
 
“Ini Pak Menko, Kemenperin dan Kemendag pada kemana, mereka kan pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab," kata Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Selasa, 26 April 2022
 
Deddy mempertanyakan tidak adanya penjelasan yang tuntas kepada publik pasca Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit. Menurut Deddy, seharusnya ada menteri terkait menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sebagai tindak lanjut pasca diberlakukannya moratorium ekspor. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Deddy menyebut pelaku industri sawit dan petani kecil ingin tahu sampai kapan mereka dikorbankan oleh kebijakan ini. "Berdasarkan laporan , ketidakjelasan ini sangat merugikan. Sebab buah sawit produksi petani mulai ditolak pabrik kelapa sawit (PKS)," ujarnya
 
Deddy mengatakan kapasitas penampungan kelapa sawit sangat terbatas. Petani juga mengeluhkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang anjlok hingga 50 persen usai Jokowi melarang ekspor CPO. Akibatnya, petani tidak mampu menutup biaya produksi. 
 
“Sementara pengusaha besar tidak mengalami kerugian, karena usahanya terintegrasi dari kebun, PKS, pabrik minyak goreng, hingga distribusi. Saya khawatir jika harga terus jatuh, petani kecil tidak mampu membeli pupu sehingga produktivitas sawit turun drastis tahun depan," kata Deddy.
 
Deddy minta pemerintah mengatur kebijakan tata niaga yang baru. Mulai dari penetapan harga TBS, harga CPO hingga harga minyak goreng curah dan kemasan. Dia minta pemerintah kembali menetapkan keharusan DMO minyak goreng curah dan kemasan, dengan mengatur rujukan harga keekonomian (DPO) dan HET. Jadi acuannya bukan harga internasional yang memicu kelangkaan barang di pasar dan harga tinggi di tingkat konsumen. 
 
“Persoalan menentukan harga itu adalah  persoalan hulu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Komponen pembentuk harga TBS, CPO dan minyak goreng harus dirumuskan secara tepat dan benar,” kata Deddy.
 
Penetapan DMO, kata Deddy, harus melalui kriteria yang tepat dan proporsional. Tidak disamakan antara produksi petani kecil dan petani besar. Pemerintah bisa menugaskan BUMN atau BUMD untuk menyerap sawit produksi petani dan pengusaha kecil untuk diolah menjadi minyak goreng curah dan kemasan. Pemerintah bersama BUMN dan BUMD bisa membangun pabrik minyak goreng di sentra-sentra perkebunan sawit rakyat yang juga bertanggung jawab melakukan proses distribusi atau bersama dengan Bulog.
 
“Harap diingat, produksi sawit rakyat dan kebun skala kecil hingga sedang itu jumlahnya mencapai sekitar 30% dari total produksi nasional. Hal ini akan memberikan kepastian di tingkat petani dan usaha kecil,” ungkap Deddy. 
 
Selain itu pemerintah juga harus membangun storage atau tangki penyimpanan cadangan nasional minyak goreng untuk stabilisasi harga. Sementara bagi usaha besar, Deddy menilai Pemerintah bisa mempersilahkan menjual produksinya untuk produk turunan sawit, biofuel, atau ekspor dengan pengenaan pajak atau levy yang tinggi. 
 
“Pemerintah tinggal pilih, kebijakan mana yang akan diambil. Tetapi kebijakan mana pun yang akan diambil harus diputuskan sesegera mungkin,” tegas Deddy.
 
Menurut Deddy banyak skenario yang bisa dilakukan pemerintah. Misalnya, menugaskan BUMN seperti PTPN dan RNI memproduksi minyak goreng curah 200 juta liter per bulan atau 1,6 juta ton per tahun. Sisanya ditutup melalui produksi sawit rakyat yang diolah oleh sinergi BUMN-BUMD di daerah-daerah. Terutama menyangkut kebutuhan rumah tangga yang berada di kisaran 3,4 juta ton per tahun. 
 
"Menteri Kordinator Bidang Perekonomian harus gerak cepat Kalau berlarut-larut dan tidak ada kejelasan dalam sebulan ini, saya menganggap Menko gagal total dan harus dievaluasi bersama semua menteri di bawah koordinasinya," kata Deddy.
 
(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif