medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta tetap menerapkan tradisi bergilir dalam memilih panglima TNI. Tradisi itu dapat menjaga hubungan harmonis antara Angkatan Darat, laut maupun udara.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan, penggiliran jabatan panglima di tiga matra TNI sebagai tradisi yang baik. Ia berharap Jokowim melanjutkan tradisi itu.
"Kami berharap penggiliran dilanjutkan. Tradisi ini membuat TNI kondusif," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2015).
Menurut dia, masih banyak masalah yang dihadapi TNI. Seperti, pengadaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan sampai masalah sengketa tanah di daerah.
“Masalah itu hanya bisa diselesaikan bila kondisi internal TNI solid. Sekarang sudah solid, akan menganggu kalau tradisi ini diganti," katanya.
Namun ia mengakui, pengganti panglima merupakan kewenangan penuh Presiden. DPR menyerahkan tidak bisa intervensi Jokowi. Menurutnya, Jokowi akan menyerahkan nama panglima baru 19 Juni.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjadi panglima menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut. Bila tradisi penggiliran jabatan tetap berjalan, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriyatna yang paling berpeluang mengganti Moeldoko.
Namun, masalah panggiliran jabatan panglima tak dijelaskan secara gamblang di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 13 ayat 4 UU itu hanya menyatakan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta tetap menerapkan tradisi bergilir dalam memilih panglima TNI. Tradisi itu dapat menjaga hubungan harmonis antara Angkatan Darat, laut maupun udara.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan, penggiliran jabatan panglima di tiga matra TNI sebagai tradisi yang baik. Ia berharap Jokowim melanjutkan tradisi itu.
"Kami berharap penggiliran dilanjutkan. Tradisi ini membuat TNI kondusif," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2015).
Menurut dia, masih banyak masalah yang dihadapi TNI. Seperti, pengadaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan sampai masalah sengketa tanah di daerah.
“Masalah itu hanya bisa diselesaikan bila kondisi internal TNI solid. Sekarang sudah solid, akan menganggu kalau tradisi ini diganti," katanya.
Namun ia mengakui, pengganti panglima merupakan kewenangan penuh Presiden. DPR menyerahkan tidak bisa intervensi Jokowi. Menurutnya, Jokowi akan menyerahkan nama panglima baru 19 Juni.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjadi panglima menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut. Bila tradisi penggiliran jabatan tetap berjalan, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriyatna yang paling berpeluang mengganti Moeldoko.
Namun, masalah panggiliran jabatan panglima tak dijelaskan secara gamblang di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 13 ayat 4 UU itu hanya menyatakan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
