medcom.id, Jakarta. Aksi walkout Fraksi Demokrat dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, merupakan protes tidak diterimanya usulam perbaikan pilkada langsung. Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang kecewa terhadap sikap politik yang dipilih Frkasi Demokrat.
"Mohon maaf rakyat Indonesia, Fraksi Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh," kata Ibas melalui surat elektronik, Sabtu (27/9/2014).
Ibas mengaku juga sangat kecewa dengan penghapusan pilkada langsung dari RUU Pilkada. Dia menyakinkan fraksi sudah memperjuangkan 10 butir perbaikan bagi pelaksaan pilkada langsung yang lebih transparan dan akuntabel.
Tetapi perjuangan itu menemui jalan buntu karena tidak mendapat dukungan maksimal dari fraksi-fraksi lain pendukung pilkada langsung. Seperti yang Ketum DPP PD Susilo B. Yudhoyono sampaikan, perjuangan akan dilanjutkan dengan memohonkan gugatan judicial review kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
"Kami kecewa dan sedih, tetapi inilah demokrasi. Demokrat menghormati itu dan akan judicial review sebagai jalan terakhir," ujar menantu Ketum DPP PAN Hatta Rajasa ini.
"Tapi kalau dianggap ini hanya manuver dan lip service saja, ya sudahlah. Saya tidak akan menanggapi lebih lanjut akan hal ini.
medcom.id, Jakarta. Aksi
walkout Fraksi Demokrat dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, merupakan protes tidak diterimanya usulam perbaikan pilkada langsung. Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang kecewa terhadap sikap politik yang dipilih Frkasi Demokrat.
"Mohon maaf rakyat Indonesia, Fraksi Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh," kata Ibas melalui surat elektronik, Sabtu (27/9/2014).
Ibas mengaku juga sangat kecewa dengan penghapusan pilkada langsung dari RUU Pilkada. Dia menyakinkan fraksi sudah memperjuangkan 10 butir perbaikan bagi pelaksaan pilkada langsung yang lebih transparan dan akuntabel.
Tetapi perjuangan itu menemui jalan buntu karena tidak mendapat dukungan maksimal dari fraksi-fraksi lain pendukung pilkada langsung. Seperti yang Ketum DPP PD Susilo B. Yudhoyono sampaikan, perjuangan akan dilanjutkan dengan memohonkan gugatan judicial review kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
"Kami kecewa dan sedih, tetapi inilah demokrasi. Demokrat menghormati itu dan akan judicial review sebagai jalan terakhir," ujar menantu Ketum DPP PAN Hatta Rajasa ini.
"Tapi kalau dianggap ini hanya manuver dan lip service saja, ya sudahlah. Saya tidak akan menanggapi lebih lanjut akan hal ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
