medcom.id, Jakarta: Polikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya mendukung Perppu Pilkada untuk diterima DPR RI. Perppu tersebut menjadi perhatian setelah Golkar menyatakan penolakannya.
"PAN mendukung langsung, itu kan namanya demokrasi," kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Pihaknya menilai wajar jika ada perbedaan pendapat di internal Koalisi Merah Putih (KMP) dalam memandang perppu tersebut.
"Itu wajar demokrasi. KMP-KIH itu bersaudara, saya berharap kelompok golongan dikuranginlah," ujar Ketua MPR ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo mengatakan internal PAN masih terdapat dua pandangan soal Perppu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Tapi sepertinya sekarang lebih cenderung ke arah mendukung. Nanti pada saatnya akan diputuskan secara resmi," kata Dradjad ketika dikonfirmasi, Minggu (7/12/2014).
Dradjad mengatakan didalam produk hukum Perppu, seluruh konsep yang ditulis pemerintah SBY harus disetujui atau ditolak.
"Tidak ada ruang untuk pembahasan di DPR. Tidak ada ruang untuk perbaikan," katanya.
medcom.id, Jakarta: Polikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya mendukung Perppu Pilkada untuk diterima DPR RI. Perppu tersebut menjadi perhatian setelah Golkar menyatakan penolakannya.
"PAN mendukung langsung, itu kan namanya demokrasi," kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Pihaknya menilai wajar jika ada perbedaan pendapat di internal Koalisi Merah Putih (KMP) dalam memandang perppu tersebut.
"Itu wajar demokrasi. KMP-KIH itu bersaudara, saya berharap kelompok golongan dikuranginlah," ujar Ketua MPR ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo mengatakan internal PAN masih terdapat dua pandangan soal Perppu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Tapi sepertinya sekarang lebih cenderung ke arah mendukung. Nanti pada saatnya akan diputuskan secara resmi," kata Dradjad ketika dikonfirmasi, Minggu (7/12/2014).
Dradjad mengatakan didalam produk hukum Perppu, seluruh konsep yang ditulis pemerintah SBY harus disetujui atau ditolak.
"Tidak ada ruang untuk pembahasan di DPR. Tidak ada ruang untuk perbaikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
