medcom.id, Jakarta: Kabinet Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Melirik hal tersebut, sejumlah kalangan meminta supaya Jokowi tidak asal memilih pejabat terutama untuk posisi strategis seperti Kementerian ESDM atau tim energi lainnya.
Demikian Pengamat Kebijakan Minyak dan Gas (Migas) Yusri Usman dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (14/10). Menurutnya, posisi strategis Menteri ESDM diharapkan tidak berasal dari kalangan pejabat internal Pertamina.
Mengapa? Yusri menjelaskan bahwa beberapa jajaran direksi di perusahaan plat merah tersebut dinilai telah menjadi bagian dari lingkaran permasalahan migas di Indonesia. Pasalnya, sektor energi tidak bisa lagi hanya dinikmati segelintir pihak di tengah kelangkaan migas nasional.
Menurutnya, nama-nama seperti mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Ari Soemarno (eks dirut), Ahmad Faisal (eks Direktur Niaga) dan termasuk pejabat Pertamina saat ini seperti Sugiharto (komisaris utama), Hanung Budya (direktur pemasaran dan niaga) dan Hari Karyuliarto (direktur gas) dan anggota direksi Pertamina lainnya dinilai belum layak mengisisi posisi nomor satu di Kementerian ESDM.
"Karen Agustiawan yang mundur di tengah jalan sangat tidak layak. Adapun Ari Soemarno dan pejabat Pertamina lain yang berkaitan dengan Petral, membengkaknya impor minyak, jelas tidak layak masuk tim kabinet Jokowi," tegas Yusri.
Ditambahkan bahwa masyarakat sudah tidak bisa lagi mengharapkan Pertamina bisa membangun kilang BBM baru setelah hampir 25 tahun terakhir membangun kilang Balongan, karena mafia migas selalu menghalangi membangun kilang melalui salah satu direksi Pertamina dengan alasan keuntungan yang tipis dan dianggap tidak layak untuk dibangun.
Menurut Yusri, para pejabat Pertamina dari dulu hingga sekarang selalu tidak mendukung pembangunan kilang-kilang minyak sehingga impor minyak kian membengkak.
Yusri juga menilai direksi Pertamina saat ini yaitu Hanung Budya dan Hari Karyuliarto juga tak cocok menjadi bagian dari tim energi Jokowi-JK.
"Sebabnya jelas, dua nama itu sudah terkenal dekat dengan trader migas. Apa cocok nantinya dipimpin orang yang berurusan dengan penjualan migas ke para trader. Seharusnya mereka kan fokus dalam meningkatkan kecukupan migas nasional, bukan malah berurusan dengan para trader untuk berbagai kepentingan," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menambahkan, ke depan tim energi Jokowi-JK maupun pucuk pimpinan Pertamina harus dari luar BUMN itu yang bersih dari praktek-praktek mafia migas.
"Orang-orang dari internal Pertamina itu adalah yang membiarkan kebusukan, mungkin secara pengetahuan dan penguasaan lini migas menguasai, namun sayang moral dan integritasnya dipertanyakan, sehingga mafia migas bebas beroperasi," katanya.
Ferdinand menambahkan bahwa para pejabat yang duduk di Pertamina, Kementerian ESDM, hingga BUMN, harus bebas dari campur tangan mafia migas. Pasalnya, akibat mafia migas, negara dirugikan hingga ribuan triliun setiap tahunnya.
"Jokowi-JK harus membersihkan keterlibatan mafia dan antek asing dalam pengelolaan migas nasional," pungkasnya. (Fario Untung)
medcom.id, Jakarta: Kabinet Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Melirik hal tersebut, sejumlah kalangan meminta supaya Jokowi tidak asal memilih pejabat terutama untuk posisi strategis seperti Kementerian ESDM atau tim energi lainnya.
Demikian Pengamat Kebijakan Minyak dan Gas (Migas) Yusri Usman dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (14/10). Menurutnya, posisi strategis Menteri ESDM diharapkan tidak berasal dari kalangan pejabat internal Pertamina.
Mengapa? Yusri menjelaskan bahwa beberapa jajaran direksi di perusahaan plat merah tersebut dinilai telah menjadi bagian dari lingkaran permasalahan migas di Indonesia. Pasalnya, sektor energi tidak bisa lagi hanya dinikmati segelintir pihak di tengah kelangkaan migas nasional.
Menurutnya, nama-nama seperti mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Ari Soemarno (eks dirut), Ahmad Faisal (eks Direktur Niaga) dan termasuk pejabat Pertamina saat ini seperti Sugiharto (komisaris utama), Hanung Budya (direktur pemasaran dan niaga) dan Hari Karyuliarto (direktur gas) dan anggota direksi Pertamina lainnya dinilai belum layak mengisisi posisi nomor satu di Kementerian ESDM.
"Karen Agustiawan yang mundur di tengah jalan sangat tidak layak. Adapun Ari Soemarno dan pejabat Pertamina lain yang berkaitan dengan Petral, membengkaknya impor minyak, jelas tidak layak masuk tim kabinet Jokowi," tegas Yusri.
Ditambahkan bahwa masyarakat sudah tidak bisa lagi mengharapkan Pertamina bisa membangun kilang BBM baru setelah hampir 25 tahun terakhir membangun kilang Balongan, karena mafia migas selalu menghalangi membangun kilang melalui salah satu direksi Pertamina dengan alasan keuntungan yang tipis dan dianggap tidak layak untuk dibangun.
Menurut Yusri, para pejabat Pertamina dari dulu hingga sekarang selalu tidak mendukung pembangunan kilang-kilang minyak sehingga impor minyak kian membengkak.
Yusri juga menilai direksi Pertamina saat ini yaitu Hanung Budya dan Hari Karyuliarto juga tak cocok menjadi bagian dari tim energi Jokowi-JK.
"Sebabnya jelas, dua nama itu sudah terkenal dekat dengan trader migas. Apa cocok nantinya dipimpin orang yang berurusan dengan penjualan migas ke para trader. Seharusnya mereka kan fokus dalam meningkatkan kecukupan migas nasional, bukan malah berurusan dengan para trader untuk berbagai kepentingan," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menambahkan, ke depan tim energi Jokowi-JK maupun pucuk pimpinan Pertamina harus dari luar BUMN itu yang bersih dari praktek-praktek mafia migas.
"Orang-orang dari internal Pertamina itu adalah yang membiarkan kebusukan, mungkin secara pengetahuan dan penguasaan lini migas menguasai, namun sayang moral dan integritasnya dipertanyakan, sehingga mafia migas bebas beroperasi," katanya.
Ferdinand menambahkan bahwa para pejabat yang duduk di Pertamina, Kementerian ESDM, hingga BUMN, harus bebas dari campur tangan mafia migas. Pasalnya, akibat mafia migas, negara dirugikan hingga ribuan triliun setiap tahunnya.
"Jokowi-JK harus membersihkan keterlibatan mafia dan antek asing dalam pengelolaan migas nasional," pungkasnya. (Fario Untung)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADF)
