"Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi Pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," kata Ida melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.
Menurut dia, Jokowi bisa saja memilih kebijakan yang lebih tenang di periode keduanya. Namun, Jokowi tak melakukan itu lantaran ingin menorehkan prestasi yang baik.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," ujar Ida.
Baca: UU Cipta Kerja Pangkas Regulasi yang Menghambat
Ida mewanti-wanti seluruh pihak menanggapi kebijakan pemerintah secara komprehensif. Segala permasalahan bisa diselesaikan lewat dialog.
"Kita jangan pakai prinsip pokok e. Repot kalau pakai pokok e. Namanya dialog ya tidak bisa 100 persen aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan, " ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut UU Cipta Kerja salah satu capaian dalam satu tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf. Omnibus Law dibuat untuk memangkas regulasi.
"Pemerintah menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit bertumbuh di Indonesia. Penyebabnya adalah banyaknya aturan yang saling tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi izin yang berpotensi korupsi. Omnibus law menjadi solusi mengurai keruwetan aturan," sebut Moeldoko dalam laporan kinerja satu tahun Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.
Dia mengatakan UU Cipta Kerja salah satunya meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan. Metode Omnibus Law diharapkan bisa menjadi produk hukum yang efisien dan aspiratif.
(AZF)
