Memisahkan Ajaran Islam dan Politik Kekuasaan
Konfrensi pers seminar 'Islam Rahmatan Lil Alamin: Antara Ajaran dan Budaya'. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Intoleransi di Indonesia dinilai terus berkembang. Umat Islam Indonesia kini cenderung tidak bisa membedakan antara Islam sebagai sebuah ajaran normatif, sebagai manifestasi kebudayaan dan produk politik kekuasaan.

Pakar antropologi budaya dan pengajar di King Fahd University for Petroleum and Mineral Arab Saudi, Profesor Sumanto Al Qurtuby mengatakan dalam praktik sehari-hari ada kecenderungan umat Islam mencampuradukkan antara politik kekuasaan dan manifestasi kebudayaan Arab.

"Ajaran dijadikan sebagai budaya sementara budaya dijadikan ajaran. Sebetulnya, itu produk politik kekuasaan dijadikan dogma seolah-olah itu ajaran atau doktrin Islam itu sendiri," kata Sumanto di sela-sela diskusi bertajuk 'Islam Rahmatan Lil Alamin: Antara Ajaran dan Budaya', di Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Menurut Sumanto hubungan antara Arab (khususnya Arab Teluk), Amerika Serikat dan masyarakat Indonesia yang mengagumi bangsa Arab terbilang unik. Sebab, umat Islam di Indonesia saat ini ada kecenderungan menyerap budaya Arab dan anti-Amerika Serikat.

"Negara-negara Arab khususnya teluk itu sangat barat dan jelas-jelas pro-Amerika. Semua produk barat mulai dari restoran, hingga produk berkelas, bermerk ada di kawasan Teluk Arab. Konsumen disana pun hobi shopping," tutur Sumanto.

Timur Tengah saat ini tengah gencar melakukan modernisasi Islam sebagai kekuatan jalan tengah (moderat), bukan radikal atau ultra liberal. Sumanto mengatakan sebagian umat Islam di Indonesia kini mengarah ke pemikiran dan tindakan ekstrem, radikal, intoleran dan tidak menghargai keberagaman.

"Di sisi lain, ada kelompok ultra liberal yang tidak menghormati dimensi fundamental Islam itu sendiri," ujar Sumanto.

Dia juga menyoroti peran perempuan dalam menangkal paham intoleran, radikalisme dan terorisme. Menurut Sumanto perempuan harus aktif menjadi penggerak utama toleransi dan memerangi praktik-praktik intoleran dan radikalisme.

"Di Arab Saudi dan Arab Teluk, kaum perempuan turut terlibat dalam memerangi gerakan ekstremisme dan kontra terorisme melalui program pemerintah. Perempuan Indonesia juga turut terlibat aktif sebagai motor penggerak pluralisme dan kebangsaan," kata Sumanto.

Sementara itu Ketua Lingkar Perempuan Nusantara (LPN) Cherly Sriwidjaja mengatakan pengaruh ajaran keagamaan garis keras yang menimbulkan penyimpangan dalam pola pikir masyarakat dinilai mengkhawatirkan.

"Ajaran yang disusupi oleh paham kekerasan dan bibit-bibit radikalisme telah meresahkan dan menggangu kestabilan situasi dalam negeri terutama di bidang politik, hukum dan keamanan," jelas Cherly.

(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id