medcom.id, Jakarta: Malaysia dikabarkan melakukan aktivitas militer di wilayah air dan udara di Blok Ambalat. Pemerintah pun didesak segera melayangkan nota protes diplomatik terhadap Malaysia terkait pelanggaran batas wilayah.
Menurut politisi Partai NasDem, Supiadin, kegiatan itu sudah melanggar kesepakatan dengan Indonesia. Malaysia tidak menghormati kedaulatan Indonesia.
"Seharusnya tidak boleh terjadi, mereka mancing-mancing kita. Mereka harus menghormati kedaulatan Indonesia. Seharusnya segera dilakukan nota protes diplomatik kalau data pelanggaran yang lengkap sudah didapat," ungkap Supiadin.
Ia menilai, pesawat tempur Malaysia dengan sengaja memasuki wilayah udara Indonesia ketika mengetahui pesawat tempur Indonesia berada jauh dari Ambalat. Hal ini yang dianggap Supiadin sebagai upaya menyepelekan kedaulatan dan kekuatan tempur Indonesia.
Pasalnya, saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, beberapa waktu lalu, sudah ada kesepahaman agar setiap negara menahan diri.
"Saya bersama Surya Paloh bertemu dengan Perdana Menteri (Najib), sudah mengatakan sebaiknya untuk Ambalat kita masing-masing menahan diri. Bagaimana kita me-maintain supaya di Ambalat itu damai. Tapi kenyataan dilapangan juga ternyata masih ada pelanggaran-pelanggaran," tuturnya.
Dalam pandangan Supiadin, nota protes diplomatis memiliki dua makna bagi kedua negara yang bertetangga. Pertama, nota protes bertujuan menegur Malaysia secara politis telah terjadi pelanggaran batas wilayah. Kedua, sebagai penanda kekuatan militer Indonesia selalu waspada terhadap aktivitas militer Malaysia di perbatasan.
Untuk meningkatkan penjagaan di wilayah perbatasan, anggota Komisi I DPR ini mendorong TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara melakukan patroli perbatasan intensif. Hal tersebut untuk menciptakan efek deteren terhadap militer Malaysia.
Dalam catatan TNI, blok Ambalat kembali memanas sejak Januari hingga Juni 2015. Setidaknya terjadi sembilan kali pelanggaran batas wilayah yang dilakukan Tentara Angkatan Udara Malaysia.
Panglima TNI sendiri sudah meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan nota protes kepada Malaysia terkait persoalan ini.
medcom.id, Jakarta: Malaysia dikabarkan melakukan aktivitas militer di wilayah air dan udara di Blok Ambalat. Pemerintah pun didesak segera melayangkan nota protes diplomatik terhadap Malaysia terkait pelanggaran batas wilayah.
Menurut politisi Partai NasDem, Supiadin, kegiatan itu sudah melanggar kesepakatan dengan Indonesia. Malaysia tidak menghormati kedaulatan Indonesia.
"Seharusnya tidak boleh terjadi, mereka mancing-mancing kita. Mereka harus menghormati kedaulatan Indonesia. Seharusnya segera dilakukan nota protes diplomatik kalau data pelanggaran yang lengkap sudah didapat," ungkap Supiadin.
Ia menilai, pesawat tempur Malaysia dengan sengaja memasuki wilayah udara Indonesia ketika mengetahui pesawat tempur Indonesia berada jauh dari Ambalat. Hal ini yang dianggap Supiadin sebagai upaya menyepelekan kedaulatan dan kekuatan tempur Indonesia.
Pasalnya, saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, beberapa waktu lalu, sudah ada kesepahaman agar setiap negara menahan diri.
"Saya bersama Surya Paloh bertemu dengan Perdana Menteri (Najib), sudah mengatakan sebaiknya untuk Ambalat kita masing-masing menahan diri. Bagaimana kita me-maintain supaya di Ambalat itu damai. Tapi kenyataan dilapangan juga ternyata masih ada pelanggaran-pelanggaran," tuturnya.
Dalam pandangan Supiadin, nota protes diplomatis memiliki dua makna bagi kedua negara yang bertetangga. Pertama, nota protes bertujuan menegur Malaysia secara politis telah terjadi pelanggaran batas wilayah. Kedua, sebagai penanda kekuatan militer Indonesia selalu waspada terhadap aktivitas militer Malaysia di perbatasan.
Untuk meningkatkan penjagaan di wilayah perbatasan, anggota Komisi I DPR ini mendorong TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara melakukan patroli perbatasan intensif. Hal tersebut untuk menciptakan efek deteren terhadap militer Malaysia.
Dalam catatan TNI, blok Ambalat kembali memanas sejak Januari hingga Juni 2015. Setidaknya terjadi sembilan kali pelanggaran batas wilayah yang dilakukan Tentara Angkatan Udara Malaysia.
Panglima TNI sendiri sudah meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan nota protes kepada Malaysia terkait persoalan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
