Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Foto: MI/Rommy)
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Foto: MI/Rommy)

Pembahasan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Mengendap

Desi Angriani • 30 Mei 2016 18:03
medcom.id, Jakarta: Pemerintah belum membahas pengajuan gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto. "Belum (dibahas)," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).
 
Menhan menjelaskan, pembahasan pemberian gelar pahlawan nasional akan didorong melalui rapat internal Dewan Gelar. Rencana ini pun belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
 
"(Usulan gelar pahlawan nasional Soeharto) nanti, dirapatkan lah. Saya kan, ketuanya (Dewan Gelar). Kalau tidak ada (usulan) pun dirapatkan," tegas dia.
 
Selain Soeharto, mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Wacana pemberian gelar keduanya justru menuai pro dan kontra.
 
Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto butuh waktu. "Wacana itu soal waktu saja," ujar Zulkifli.
 
Anggota DPD AM Fatwa menilai dua bekas pimpinan Indonesia itu layak diganjar gelar pahlawan nasional. "Harus tetap dipertimbangkan pemberian gelar pahlawan nasional untuk kedua mantan Presiden tersebut. Kita harus berdamai dengan sejarah, berdamai dengan masa lalu." kata AM Fatwa.
 
Pembahasan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Mengendap
Mantan Presiden Soeharto. Foto: Antara/Jefri Aries
 
Polemik Soeharto
 
Nama Soeharto punya gaung cukup besar. Di luar kontroversinya, Soeharto pernah menoreh prestasi bagi perkembangan bangsa ini. Presiden yang 32 tahun memimpin negeri ini sempat didapuk gelar Bapak Pembangunan.
 
Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia menjadi negara swasembada. Perkembangan sektor pertanian melaju pesat melalui rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang ia usung.
 
Namun, kondisi ekonomi Indonesia di tangan Soeharto memang tak selalu baik. Puncaknya terjadi pada krisis moneter 1998. Kondisi negeri bisa dikatakan cukup parah karena krisis ekonomi bercampur dengan kepanikan politik.
 
Mahasiswa bergerak. Demonstrasi besar-besaran dilakukan sampai akhirnya Soeharto mengundurkan diri. Pernyataan berhenti sebagai Presiden RI dibacakan tepat pukul 09.05 WIB, 21 Mei 1998. Tongkat kepemimpinan kemudian dipegang BJ Habibie yang sebelumnya menjadi Wapres.
 
Pembahasan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Mengendap
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Foto: MI/Irfan
 
Dekrit Gus Dur
 
Gus Dur terpilih sebagai Presiden ke-4 RI melalui Sidang Umum MPR, 20 Oktober 1999 dengan masa bakti periode 1999– 2004. Perjalanan Gus Dur yang didampingi Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menyelesaikan warisan Orde Baru, yakni persoalan KKN, pemulihan ekonomi, masalah badan penyehatan perbankan nasional (BPPN), kinerja BUMN, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jaringan pengaman sosial, dan penegakan hukum.
 
Namun, di balik prestasi cemerlang pria yang diganjar gelar Bapak Pluralisme ini, ia dianggap terganjal satu keputusan politik. Gus Dur mengeluarkan Dekrit pembubaran MPR, 23 Juli 2001, pukul 01.00 WIB.
 
Isi Dekrit Gus Dur ialah membekukan MPR dan DPR RI. Selain itu, Gus Dur juga ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyeleggarakan pemilu dalam waktu satu tahun. Terakhir, Dekrit juga berisi soal menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.
 
Dekrit menjadi kontroversi baru. Ketua MPR saat itu, Amien Rais, menolak Dekrit Gus Dur dan menggelar sidang istimewa yang berbuntut pemberhentian Gus Dur dan pengangkatan Megawati dari wapres menjadi presiden.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif