medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian disebut tidak perlu menjalankan fit and proper test di Komisi III buat jadi Kapolri.
"Presiden memiliki hak prerogatif, jadi sebenarnya tidak perlu ada lagi fit and proper test. Lagi pula negara kita kan menganut sistem presidensial," kata Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016)
Meski begitu, Nasir menuturkan, fit and proper tes bertujuan menguji kelayakan dan kepatutan, bukan mengintervensi pilihan Presiden. "Tapi mau bagaimana, kita presidensial tapi bercorak parlemen. Jadi jabatan strategis melibatkan DPR," ujarnya.
Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan, tugas DPR untuk melihat kinerja calon Kapolri. Ia tidak mau, Kapolri terpilih menjadi alat penguasa negara.
"Kami hanya lihat, apa calon Kapolri bisa mengayomi dan mengamankan tanah air. Jangan sampai Polri jadi alat penguasa negara," ungkapnya.
Pengamat Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, Presiden tidak perlu meminta pertimbangan ke DPR terkait calon kapolri. "Hak prerogatif itu tidak dibagi-bagi. Tidak perlu meminta pertimbangan," kata Margarito.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan DPR telah menerima surat Presiden Joko Widodo soal pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Surat diterima dari Kementerian Sekretaris Negara.
Rencananya, fit and proper test akan dilaksanakan 22 Juni mendatang. Selanjutnya, hasil tersebut akan disahkan dalam paripurna.
Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri. Presiden melihat prestasi Tito selama berkarier di Kepolisian sangat baik.
Presiden berharap, kualitas Tito mampu meningkatkan profesionalitas Polri baik menangani kejahatan atau bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain.
medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian disebut tidak perlu menjalankan fit and proper test di Komisi III buat jadi Kapolri.
"Presiden memiliki hak prerogatif, jadi sebenarnya tidak perlu ada lagi fit and proper test. Lagi pula negara kita kan menganut sistem presidensial," kata Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016)
Meski begitu, Nasir menuturkan, fit and proper tes bertujuan menguji kelayakan dan kepatutan, bukan mengintervensi pilihan Presiden. "Tapi mau bagaimana, kita presidensial tapi bercorak parlemen. Jadi jabatan strategis melibatkan DPR," ujarnya.
Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan, tugas DPR untuk melihat kinerja calon Kapolri. Ia tidak mau, Kapolri terpilih menjadi alat penguasa negara.
"Kami hanya lihat, apa calon Kapolri bisa mengayomi dan mengamankan tanah air. Jangan sampai Polri jadi alat penguasa negara," ungkapnya.
Pengamat Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, Presiden tidak perlu meminta pertimbangan ke DPR terkait calon kapolri. "Hak prerogatif itu tidak dibagi-bagi. Tidak perlu meminta pertimbangan," kata Margarito.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan DPR telah menerima surat Presiden Joko Widodo soal pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Surat diterima dari Kementerian Sekretaris Negara.
Rencananya,
fit and proper test akan dilaksanakan 22 Juni mendatang. Selanjutnya, hasil tersebut akan disahkan dalam paripurna.
Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri. Presiden melihat prestasi Tito selama berkarier di Kepolisian sangat baik.
Presiden berharap, kualitas Tito mampu meningkatkan profesionalitas Polri baik menangani kejahatan atau bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
