Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo (baju hitam). Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo (baju hitam). Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Tujuh PR Menteri Tjahjo

Nasional tenaga honorer seleksi cpns kemenpan-rb
Nur Azizah • 18 November 2019 19:40
Jakarta: Komisi II DPR memberikan tujuh catatan untuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, usai rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Tjahjo diminta menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori II sesuai peraturan perundang-undangan.
 
"Kedua, Komisi II mendukung Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara memastikan pelaksanaan rekrutmen, dan seleksi CPNS 2019 dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia," kata Doli di Jakarta, Senin, 18 November 2019.
 
Dewan meminta Tjahjo memperhatikan prioritas penerimaan CPNS 2019 tenaga guru, kesehatan, honorer kategori II, dan fungsional teknis lain. Seleksi harus transparan, objektif, dan bebas KKN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ketiga, Komisi II DPR mendukung dan meminta Kementerian PAN-RB segera menyelesaikan penataan birokrasi, konsolidasi, dan peningkatan fungsi kerja di instansi pemerintah pusat pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," ujar dia.
 
Tjahjo juga diminta mengkaji konsep dan strategi pemangkasan eselon tiga dan empat. Peramping ini demi meningkatkan kinerja birokrasi dan efektivitas pelayanan pemerintahan.
 
"Lima, Komisi II DPR mendorong Kementerian PAN-RB meningkatkan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di instansi pemerintahan pusat, dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempermudah aksesibilitas masyarakat mendapatkan pelayanan publik," tutur dia.
 
Legislator meminta Tjahjo menata lembaga nonstruktural (LNS). Tujuannya, tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan instansi pemerintah lain.
 
"Kesimpulan terakhir, Komisi II DPR mendorong KASN meningkatkan pengawasan netralitas pegawai ASN terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 yang akan datang," pungkas dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif