Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono - Medcom.id/Arga Sumantri.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono - Medcom.id/Arga Sumantri.

Hendropriyono Ingin Presiden Kembali Dipilih Parlemen

Nasional mpr pilpres dpr
Arga sumantri • 12 Juli 2019 15:20
Jakarta: Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono menginginkan pemilihan presiden dikembalikan kepada Parlemen. Menurut dia, usulan itu sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila.
 
"Menurut saya kalau mau konsekuen, pemilihan (Presiden) itu harus dikembalikan ke MPR," kata Hendropriyono di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.
 
Hendropriyono menyebut pemilihan umum secara langsung mengakibatkan mental rakyat rusak. Cara itu juga diklaim bisa membenahi disiplin sosial masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekarang disiplin sosial enggak ada, semua orang teriak, masa orang maki-maki pemimpinnya, saya bukan pemimpin, saya rakyat. Tapi saya engga mau maki-maki pemimpin," tutur dia.
 
Hendropriyono menambahkan, pemilihan umum cenderung menghabiskan biaya besar. Ia memerinci, pada Pemilu 2004 negara menghabiskan dana Rp3 tirilun, lalu, Pemilu 2009 menghabiskan Rp8 triliun.
 
(Baca juga:Hendropriyono Usulkan Masa Jabatan Presiden 8 Tahun)
 
"Pada 2014 menjadi Rp15 triliun. Pemilu 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila," katanya.
 
Menurut dia, kalau situasi ini terus berlanjut, yang bakal terkena dampak paling besar adalah rakyat. Indonesia dinilai bisa bangkrut karena pemilu.
 
"Saya mewakili orang-orang tua generasi saya, saya prihatin. Karena kalau begini terus, bangkrut kita. Kita bisa menjadi negara sakit di Asia. Kalau menjadi negara sakit, bisa apalagi kita," tambah dia.
 
Hendropriyono mengatakan Indonesia harus kembali kepada khitah sebagai negara Pancasila. Oleh karena itu, sistem demokrasi yang dianut juga harus kembali mengacu demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, kata dia, pemerintah dan rakyat harus kuat.
 
"Karena itu, kita segera memperbaiki yang sudah salah kaprah ini. Saya katakan pemborosan uang seperti itu, tenaga, dan kecenderungan perpecahan di masyarakat," ujarnya.
 
Hendropriyono juga mengusulkan masa jabatan Presiden dan kepala daerah menjadi delapan tahun dan hanya satu periode. Artinya, Presiden atau kepala daerah tidak bisa mencalonkan untuk periode selanjutnya.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif