New York: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR periode berikutnya membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara mendalam. Pandangan publik dibutuhkan dalam pembahasan undang-undang.
"Pemerintah sejalan (RKUHP) untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR karena memang soal undang-undang itu membutuhkan public hearing," kata JK di sela rangkaian Sidang Umum PBB di New York, AS, Selasa, 24 September 2019.
JK menyebut revisi KUHP sangat mendesak. Karena, KUHP peninggalan Belanda telah berumur lebih dari 100 tahun. Sementara itu, undang-undang seharusnya bisa menjawab perkembangan zaman.
"Kejahatan yang dulu belum ada, sekarang ada. Contohnya kejahatan siber atau menyangkut teknologi," jelasnya.
JK menegaskan masyarakat harus dilibatkan dalam pembahasan undang-undang. Beberapa pihak menilai beberapa pasal dalam RKUHP kurang pas.
"Ada beberapa pasal yang masyarakat anggap kurang pas. Soal perzinaan, katakanlah, banyak orang berbeda-beda pendapat," kata pria asal Makassar itu.
Ribuan mahasiswa menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka juga menolak RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dikukuhkan karena melonggarkan hukuman bagi koruptor.
DPR menanggapi aspirasi mahasiswa. DPR menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut sikap itu diambil karena mendengar aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
Demonstrasi masih berlangsung hingga jelang sore. Mahasiswa dari beberapa universitas di Indonesia itu memaksa masuk ke dalam Gedung Parlemen. Sontak, kericuhan pecah saat polisi menghalau demonstran menggunakan mobil water cannon dan gas air mata.
Massa sempat melawan dengan melemparkan batu. Para demonstran mundur dan berpencar ke sejumlah titik di sekitar Gedung Parlemen. Menjelang malam, situasi di sekitar Gedung DPR mencekam.
Sekelompok massa membakar pos polisi Palmerah dan pos polisi di Jalan Gerbang Pemuda yang berada tak jauh dari Gedung DPR. Kericuhan antara demonstran dan polisi juga sempat pecah di sekitar Jembatan Semanggi.
New York: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR periode berikutnya membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara mendalam. Pandangan publik dibutuhkan dalam pembahasan undang-undang.
"Pemerintah sejalan (RKUHP) untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR karena memang soal undang-undang itu membutuhkan
public hearing," kata JK di sela rangkaian Sidang Umum PBB di New York, AS, Selasa, 24 September 2019.
JK menyebut revisi KUHP sangat mendesak. Karena, KUHP peninggalan Belanda telah berumur lebih dari 100 tahun. Sementara itu, undang-undang seharusnya bisa menjawab perkembangan zaman.
"Kejahatan yang dulu belum ada, sekarang ada. Contohnya kejahatan siber atau menyangkut teknologi," jelasnya.
JK menegaskan masyarakat harus dilibatkan dalam pembahasan undang-undang. Beberapa pihak menilai beberapa pasal dalam RKUHP kurang pas.
"Ada beberapa pasal yang masyarakat anggap kurang pas. Soal perzinaan, katakanlah, banyak orang berbeda-beda pendapat," kata pria asal Makassar itu.
Ribuan mahasiswa menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka juga menolak RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dikukuhkan karena melonggarkan hukuman bagi koruptor.
DPR menanggapi aspirasi mahasiswa. DPR menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut sikap itu diambil karena mendengar aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
Demonstrasi masih berlangsung hingga jelang sore. Mahasiswa dari beberapa universitas di Indonesia itu memaksa masuk ke dalam Gedung Parlemen. Sontak, kericuhan pecah saat polisi menghalau demonstran menggunakan mobil water cannon dan gas air mata.
Massa sempat melawan dengan melemparkan batu. Para demonstran mundur dan berpencar ke sejumlah titik di sekitar Gedung Parlemen. Menjelang malam, situasi di sekitar Gedung DPR mencekam.
Sekelompok massa membakar pos polisi Palmerah dan pos polisi di Jalan Gerbang Pemuda yang berada tak jauh dari Gedung DPR. Kericuhan antara demonstran dan polisi juga sempat pecah di sekitar Jembatan Semanggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
