Ketua KPU RI Arief Budiman. MI/Rommy Pujianto.
Ketua KPU RI Arief Budiman. MI/Rommy Pujianto.

KPU Perjuangkan Larangan Napi Koruptor Maju Pilkada

Nasional pilkada serentak
Putra Ananda • 05 November 2019 08:15
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memperjuangkan larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketua KPU Arief Budiman mengangkat wacana itu dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR.
 
"Pilkada ini kan yang terpilih satu orang. Jadi satu orang ini, harapan kita, harus jadi orang yang terbaik dan bisa berikan contoh, bukan sekadar dia mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
Rapat dengar pendapat itu membahas rancangan peraturan KPU (PKPU) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Rapat yang digelar di Komisi II DPR itu dihadiri KPU, Badan Pengawas Pemilu, Ditjen Otonomi Daerah, serta Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPU memandang Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada, perlu direvisi. Hal itu untuk mengakomodasi pelarangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah.
 
Selama ini PKPU yang mengatur kepesertaan mantan napi korupsi selalu kandas di meja Mahkamah Agung (MA). Arief mengaku senang jika revisi UU Pilkada dilakukan.
 
"Kami akan mendorong ini (larangan eks napi koruptor ikut pilkada) masuk UU kepala daerah. Karena kan semua pihak saat ini berpandangan sepanjang diatur di UU maka bisa terima. Problemnya sekarang, UU ini mau direvisi enggak?" ujarnya.
 
Fakta menunjukkan calon kepala daerah yang berstatus eks koruptor selalu terpilih kembali. Setelah itu, mereka kerap melakukan kesalahan yang sama, kembali ditahan, dan menganggu proses pelantikan maupun pemerintahan setempat.
 
"Ketika menyerahkan ke tangan pemilih, faktanya ada calon kepala daerah yang menang, tapi melakukan kesalahan yang sama sehingga ditahan yang berujung bukan dia yang memimpin. Ini yang kita tidak mau," ujarnya.
 
Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi NasDem Saan Mustopa memastikan Komisi II DPR akan merevisi UU Pilkada.
 
"Nanti UU-nya pasti direvisi. Yang paling penting, KPU ketika membuat PKPU tetap harus menjadikan UU sebagai rujukannya," ujarnya.
 
Sepaham dengan KPU, Saan menuturkan Komisi II juga berkomitmen mencegah tindak pidana korupsi. PKPU soal larangan mantan napi korupsi maju pilkada merupakan salah satu upaya.
 
"Kalau dari segi komitmen, kami (Komisi II), untuk mencegah tindak pidana korupsi, ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang terjaring kasus-kasus korupsi," jelas Saan.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif