Gedung DPR. Ilustrasi: Medcom.id/Gregorius Yohandi.
Gedung DPR. Ilustrasi: Medcom.id/Gregorius Yohandi.

RUU Penyadapan Dilarang Terobos HAM

Nasional penyadapan
Antara • 09 Juli 2019 14:51
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR memastikan seluruh materi Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan tidak menerobos HAM. Aturan ini diharap memegang teguh prinsip-prinsip perlindungan HAM.
 
"Komnas HAM mengingatkan bahwa secara prinsip, penyadapan adalah pelanggaran HAM yang berlaku universal. Maka dari itu, sebagaimana yang ditetapkan dalam regulasi nasional dan internasional, DPR harus memastikan seluruh materi RUU Penyadapan sesuai dengan prinsip HAM," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Media Center Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Choirul membeberkan beberapa masukan untuk pembentukan RUU Penyadapan. Salah satunya, pihaknya fokus pada persoalan banyaknya lembaga yang diberikan kewenangan untuk penyadapan, penayangan, atau pemutaran hasil penyadapan yang seharusnya hanya untuk kepentingan pembuktian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi langsung dari penyidik ke pengadilan, bukan penyidik, lembaga pengawasnya, lalu lembaga pengawasnya ke pengadilan. Jadi konsekuensi hukumnya ada," ujar Choirul.
 
Komnas HAM juga menyoroti perlunya perlindungan privasi dan mekanisme upaya pemulihan bagi yang disadap. Soal penayangan hasil penyadapan, contohnya, perlu adanya batasan seperlunya sehingga tidak seluruh hasil sadapan ditayangkan ke pengadilan.
 
"Jadi kalau ada orang menyadap sampai 30 hari atau seminggu itu kan banyak. Utang-piutang dapat, kredit motor dapat, janjian makan malam dengan siapa dapat, padahal tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Nah itu pemulihannya seperti apa dan itu kerahasiaannya banyak," jelas dia.
 
Baca: RUU Penyadapan Ditargetkan Rampung Tahun Ini
 
Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Hairansyah menyarankan DPR mengkaji lebih lanjut seperti apa upaya-upaya pemulihan apabila setelah seseorang disadap kemudian tidak terbukti bersalah. Dengan begitu, proses hukum tidak menerobos privasi sebagai salah satu hak yang fundamental.
 
RUU Penyadapan menjadi salah satu program legislatif nasional prioritas 2019. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Dewan menargetkan aturan ini bisa segera rampung sebelum masa jabatan 2014-2019 habis Oktober mendatang.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif