Jakarta: Kontribusi Indonesia dinilai sangat diperlukan usai event Presidensi G20 untuk mewujudkan berbagai kesepahaman dan kesepakatan yang telah dicapai.
Intelektual muda Indonesia, Hery Haryanto Azumi, mengatakan Indonesia harus mampu mengkapitalisasi keberagaman yang ada untuk kepentingan nasional.
"Sebab semua potensi yang beragam ini adalah aset nasional yang sangat penting," kata mantan Wasekjen PBNU dan Penggagas Forum Kyai dan Habaib Indonesia ini, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 23 November 2022
Dia menjelaskan Indonesia adalah negara majemuk yang menjamin perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah dan diasaskan dalam konstitusi dan pengalaman sejarah selama ribuan tahun.
Untuk itu tidak diperlukan adanya batasan atau larangan bahwa kelompok tertentu dilarang atau dibatasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu termasuk pendamping pemimpin negara.
Dia menjelaskan realitas dunia yang multiporal dan plural ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia.
"Sebagai negara dengan populasi dan potensi Muslim yang besar, wajar jika Presiden berasal dari kalangan Muslim, namun untuk posisi Wakil Presiden bisa saja berasal dari kalangan non-Muslim sepanjang mendapat dukungan publik dan memperkuat kepentingan bangsa dan negara," jelas Ketua Umum Forum Satu Bangsa ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Kontribusi Indonesia dinilai sangat diperlukan usai event Presidensi
G20 untuk mewujudkan berbagai kesepahaman dan kesepakatan yang telah dicapai.
Intelektual muda Indonesia, Hery Haryanto Azumi, mengatakan Indonesia harus mampu mengkapitalisasi
keberagaman yang ada untuk kepentingan nasional.
"Sebab semua potensi yang beragam ini adalah aset nasional yang sangat penting," kata mantan Wasekjen PBNU dan Penggagas Forum Kyai dan Habaib Indonesia ini, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 23 November 2022
Dia menjelaskan Indonesia adalah negara majemuk yang menjamin perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah dan diasaskan dalam konstitusi dan pengalaman
sejarah selama ribuan tahun.
Untuk itu tidak diperlukan adanya batasan atau larangan bahwa kelompok tertentu dilarang atau dibatasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu termasuk pendamping pemimpin negara.
Dia menjelaskan realitas dunia yang multiporal dan plural ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia.
"Sebagai negara dengan populasi dan potensi Muslim yang besar, wajar jika Presiden berasal dari kalangan Muslim, namun untuk posisi Wakil Presiden bisa saja berasal dari kalangan non-Muslim sepanjang mendapat dukungan publik dan memperkuat kepentingan bangsa dan negara," jelas Ketua Umum Forum Satu Bangsa ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
